Pemindahan Pegawai ke IKN Disebut Butuh Rp10 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebutkan pemindahan pegawai ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur membutuhkan dana senilai Rp10 miliar.  

Besaran kebutuhan tersebut diungkapkan Suharyanto dalam rapat pendahuluan rencana kerja anggaran tahun 2025 dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

“Dari total Rp1,887 triliun usulan tambahan anggaran, pemindahan pegawai ke IKN di bawah unit pelaksana Sekretariat Utama senilai Rp10 miliar,” kata dia dalam keterangannya.

BNPB juga membutuhkan tambahan belanja pegawai dan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai BNPB tersebut dengan total besaran senilai Rp50 miliar.

Namun, tak dijelaskan secara rinci terkait jumlah dan jenjang pegawai mereka yang akan dipindahkan ke IKN dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi tersebut.

Baca Juga

Margarito Kamis: Putusan MA dan MK Jadi Dasar Sah DPR Makzulkan Gibran Lewat Hak Menyatakan Pendapat

Bila usulan anggaran tersebut disetujui, BNPB berharap pemindahan pegawainya dapat dilakukan bersama kementerian/lembaga lain yang dijadwalkan pemerintah.

"Pemindahan pegawai ini sebagai salah satu komitmen BNPB dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, terlebih untuk memberikan pelayanan maksimal dalam bidang mitigasi dan penanggulangan kebencanaan di Ibu Kota Nusantara," tuturnya.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahapan pemindahan IKN terbagi dalam lima fase, di antaranya fase pertama Juli-Agustus 2024.

Kemudian, fase kedua (2025-2029) masing-masing untuk pembangunan miniatur penyelenggara pemerintah dan pengembangan shared office di IKN.(ant/lkf)