Gerindra Ogah "Kawin Lagi" dengan PKS Buntut Klaim Sepihak Penentuan Cabup Pilkada Garut

Garut, tvOnenews.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerinda Garut, versus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Garut, mulai memanas. 

Partai Gerindra Garut membantah pernyataan sikap koalisi Helmi Budiman, selaku ketua DPD PKS Garut, yang mengklaim telah berkoalisi untuk menentukan calon Bupati-Wakil Bupati Garut. 

Fraksi partai Gerindra Garut, kini di Pilkada 2024 Garut seakan ogah "kawin" politik dengan PKS.

Dulu bak suami istri kini bercerai, DPC partai Gerindra Garut, dan PKS Garut, pecah kongsi dalam proses menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Garut 2024. 

Bendahara DPC Gerindra Garut, Agus Sutarman, menegaskan partainya merupakan partai terbuka untuk menjajaki komunikasi politik dengan partai mana pun. 

Namun apa bila ada klaim sepihak maka itu dianggap tidak beretika, karena Gerindra Garut, perlu membahas dengan internal termasuk DPP dan DPD.

Baca Juga

Soal Laporan Hakim Konstitusi Adies Kadir, Rudianto Ingatkan MKMK: Prinsip Ini Harus Dipedomani

"Membuka komunikasi dengan siapa pun kita lakukan, dengan Golkar kita ada kesepakatan, dengan PKB juga, itu materinya terkait Pilkada damai, bukan pembahasan koalisi menenyikan sosok calin Bupati - wakil Bupati. Tapi PKS seolah meng klaim sepihak, bahwa komunikasi Gerindra-PKS sudah koalisi, bahkan menyatakan dirinya (Helmi) memposisikan calon bupatinya, sementara calon wakilnya masih dicari. Ini yang saya tidak sepakat, jadi kita sampaikan klarifikasi ini sebagai bantahan koalisi dengan PKS," kata Agus Sutarman, bendahara DPC Gerindra Garut, Minggu (9/6/2024).

Secara resmi fraksi Gerindra Garut, membuat pernyataan sikap, bahwa ada 5 poin penting dalam menyikapi klaim sepihak mantan wakil Bupati Garut, Helmi Budiman itu.  

"Pertama, keputusan Gerindra berkoalisi dengan PKS dan Nasdem tersebut diambil tanpa melalui pembicaraan dan pembahasan terlebih dahulu di internal struktural DPC Gerindra Garut maupun dengan kandidat yang mendaftar dari Partai Gerindra. Keputusan ini juga tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan DPD dan DPP Partai Gerindra," tambah Agus.

Poin kedua tentang pendahuluan koalisi antara PKS dan Partai NasDem, partai Gerindra tak pernah ada komunikasi awal.

"Keputusan koalisi tersebut bagi Gerindra sangat merugikan dan tidak mencerminkan spirit Partai Gerindra sebagai partai besar. Keputusan ini juga tidak mempertimbangkan potensi kandidat yang mendaftar di Partai Gerindra," jelasnya.

Agus juga menegaskan, bahwa koalisi PKS itu hanya menguntungkan PKS dan partai NasDem Garut saja, sementara partai besutan Prabowo Subianto itu dipandang sebelah mata.

"Koalisi PKS dengan Gerindra dan Nasdem tersebut hanya menguntungkan PKS dan NasDem karena sama sekali tidak menyebut secara jelas porsi dari Partai Gerindra, baik sebagai kandidat Bupati ataupun Wakil Bupati. Poin ke 4 yaitu, ada indikasi bahwa koalisi PKS, Gerindra, dan Nasdem tersebut hanya akan mewadahi pengusungan paket pasangan Helmi Budiman dan Diah Kurniasari," masih kata Agus.

Sementara poin terakhir, hasil pertimbangan internal partai Gerindra Garut, bahwa menyatakan sikap menolak koalisi tersebut, agar ketua DPC Gerindra Garut, mengembalikan marwah partai.

"Atas pertimbangan tersebut, kami menyatakan sikap menolak koalisi tersebut dan meminta kepada Ketua DPC Gerindra Garut saudara Enan, untuk mengembalikan marwah Gerindra dan membangun komunikasi strategis dengan partai lain, yang lebih memberikan peluang yang jelas bagi kepentingan politik strategis Partai Gerindra," tegasnya. 

Partai Gerindra di Garut, merupakan partai besar, karena hasil Pemilu legislatif 2024, keterwakilan kursi mendapat 7 kursi di DPRD Garut, sehingga Agus, menutup pernyataan sikap.

"Demikian pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan partai baik di tingkat DPC, DPD, dan DPP," tutupnya. (thh/muu)