LIVESTREAM
img_title
Tutup Menu
Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
Undang-Undang,KIA,Rapat Paripurna,DPR RI,Ibu,Anak,SDM,Ayah,UU,Kesejahteraan,ASI
Sumber :
  • tvOnenews.com/Rika Pangesti

Pemerintah Atur Pelaksanaan Donor ASI, Usul Masuk ke Dalam Rekam Medis

Pemerintah akan mengatur lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan donor air susu ibu (ASI) dalam Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA).

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:26 WIB

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah akan mengatur lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan donor air susu ibu (ASI) dalam Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA).

Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk RUU KIA, Lenny N Rosalin mengatakan pihaknya ingin aturan terkait pendonoran ASI tercatat dalam sistem rekam medis.

"Jadi data misalnya ibu A kasih donor ASI ke anaknya ibu B, nanti langsung dicatat tuh ibunya siapa, nama anaknya siapa. Kita juga lagi mau mempraktikan ini karena ini belum pernah ada," kata Ketua Panja Pemerintah untuk RUU KIA Lenny N Rosalin, Kamis (13/6/2024).

"Kalau yang ada sekarang kan cuma ingatan saja, misal dia ponakan kita pernah sepersusuan. Makanya ini harus masuk ke dalam sistem rekam medis," tambahnya.

Baca Juga :

Terkait pencatatan donor ASI dalam rekam medis ini, menurut dia, akan menjadi ranahnya Kementerian Kesehatan.

"Nanti dari Kemenkes," katanya.

Pencatatan rekam medis donor ASI ini sebagaimana tercantum dalam Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, di Pasal 11 ayat (3) yang menyebut bahwa Pemberian air susu ibu oleh pendonor air susu ibu dicatat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Halaman Selanjutnya :
Komentar
Berita Terkait
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
DPD PDIP Kaltim Kirim Rekomendasi Bacagub Isran Noor dan Hadi Mulyadi di Pilkada 2024

DPD PDIP Kaltim Kirim Rekomendasi Bacagub Isran Noor dan Hadi Mulyadi di Pilkada 2024

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan bakal pasangan calon Isran Noor dan Hadi Mulyadi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk diusung maju pada gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari perspektif hukum tata negara.
Kasus Korupsi Pekerjaan di Universitas Islam Negeri Sumut, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka yang Rugikan Rp795 Juta

Kasus Korupsi Pekerjaan di Universitas Islam Negeri Sumut, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka yang Rugikan Rp795 Juta

Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang di Pancur Batu, Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi Rp795 juta pada pekerjaan rehabilitasi pagar dan gapura Kampus IV Tuntungan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut.
Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Presiden Jokowi disambut langsung Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi.
Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang mengeluarkan surat pemberhentian kepada dirinya.
Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Dittipidsiber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus scam (penipuan) online sekaligus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di empat negara.
Trending
Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Dittipidsiber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus scam (penipuan) online sekaligus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di empat negara.
Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang mengeluarkan surat pemberhentian kepada dirinya.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta Beri Inovasi Layanan LESTARI Mampu Cetak Ratusan Paspor Baru dan Pergantian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta Beri Inovasi Layanan LESTARI Mampu Cetak Ratusan Paspor Baru dan Pergantian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terus berinovasi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.
Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Presiden Jokowi disambut langsung Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi.
Seusai Deklarasi Dukungan dari SOKSI Pimpin Golkar Hingga 2029, Airlangga Hartarto dan Supit Berduet

Seusai Deklarasi Dukungan dari SOKSI Pimpin Golkar Hingga 2029, Airlangga Hartarto dan Supit Berduet

Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto tampak ceria saat menghadiri acara Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di JS Luwansa Hotel.
Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari perspektif hukum tata negara.
DPD PDIP Kaltim Kirim Rekomendasi Bacagub Isran Noor dan Hadi Mulyadi di Pilkada 2024

DPD PDIP Kaltim Kirim Rekomendasi Bacagub Isran Noor dan Hadi Mulyadi di Pilkada 2024

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan bakal pasangan calon Isran Noor dan Hadi Mulyadi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk diusung maju pada gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
Selengkapnya