Kritisi Kebijakan Pemerintah, Aliansi Desa Indonesia Minta Pemerintah Revisi Perpres 104 Tahun 2021

"Aliansi Desa Indonesia merekomendasi kepada presiden, mengganti Menteri Desa yang tidak kompeten, dengan orang yang berpihak pada kepentingan desa," ujar Dimyati.

Sementara itu, utusan Apdesi Kab Bandung, Ismawanto Somantri, yang juga Kepala Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, mengaku bersyukur bisa hadir membahas banyak hal terkait harapan dan cara pandang baru berdesa. 

"Dalam Undang-Undang Desa, tertulis jelas pengakuan dan penghormatan terhadap desa atas hak dan asal-usul dan kewenangan lokal skala desa. Tujuannya, mewujudkan desa yang maju, mandiri, sejahtera dan demokratis yang dicirikan dengan berdaulatnya desa secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan," jelas Ismawanto Somantri.

Sementara Kepala Desa Cibiru Wetan Kec Cileunyi, Hadian Supriatna, mengatakan bahwa desa harus didorong untuk memiliki kebebasan prakarsa inisiatif dan inovasi-inovasi sesuai dengan kemampuan, potensi dan masalah yang ada di desanya.

"Lahirnya beberapa peraturan yang mempersamakan desa dalam menggunakan anggaran, kemudian pemberian guide dalam peraturan-peraturan yang sangat tehnis, itu dirasakan terlalu membelenggu desa," ujar Hadian Supriatna.

Melihat kondisi itu, dalam Silaturahmi Nasional Kepala Desa itu, sedikitnya dirumuskan tiga sikap dari aliansi desa. 

Baca Juga

Ruang Menteri hingga Wamen PU Digeledah Kejati Jakarta, Dody Hanggodo: Demi Allah Saya Enggak Tahu

Pertama, mengusulan agar ada pembatasan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 terkait penanganan Pandemi. 

"Kita berharap dan mendorong Perpres 104 ada perubahan terhadap pasal dari yang penetapan BLT DD minimal 40 persen itu tidak menggunakan norma batasan, tetapi disesuaikan dengan kondisi desa," beber Hadian Supriatna. 

Pada acara itu juga ditekankan agar tidak ada lagi demoralisasi terhadap desa dengan jargon-jargon yang menyebut dana desa bukan milik Kepala Desa atau tidak hanya dinikmati oleh keluarga para Kepala Desa.

" Ini sangat menyakitkan. Meskipun kita tahu ada beberapa Kepala Desa mungkin yang melakukan kesalahan. Tetapi itu juga terkait dengan sejauhmana pembinaan dari pemerintah daerahnya." tukas Hadian.(effendy rois/ito)