Sesuai Prinsip Syariah, MUI Imbau Pengelola Ibadah Kurban untuk Tidak Cemari Lingkungan

]Jakarta, tvOnenews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada seluruh pengelola ibadah kurban baik masjid, lingkungan maupun lembaga untuk tidak mencemari lingkungan dalam proses pengelolaan hewan kurban.

"Kita mengimbau agar pengelolaan hewan kurban ini secara baik, sesuai dengan prinsip syariah dan juga mewujudkan maslahat jangan sampai kemudian menyebabkan masalah termasuk juga pencemaran lingkungan," kata Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh, Sabtu (15/6/2024).

Niam menekankan kepada seluruh pengelola ibadah kurban untuk melokalisasi seluruh limbah yang ada dan kemudian membuangnya di tempat yang seharusnya.

Demikian pula dengan distribusinya, kata dia, agar sebisa mungkin tidak menggunakan plastik sekali pakai yang tidak sesuai dengan ketentuannya.

Perlakuan baik terhadap lingkungan, jelas Niam, termasuk juga perlakuan baik terhadap hewan kurban.

Baca Juga

Tegas, MUI Desak Pemeran Video Mesum 'A Day In My Life' di Medsos Diproses Hukum

Dia menegaskan agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariah dengan tetap memperhatikan aspek sanitasi lingkungan dan kesejahteraan hewan serta dengan tidak berbuat kasar yang dapat menyakiti hewan kurban itu sendiri.

"Pengelola tentu harus mengukur kapasitasnya. Dia mampu dari sisi pengelolaan, menyiapkan penampungan, menyiapkan penyembelihan dan menyiapkan jalur distribusi sehingga manfaatnya bisa optimal," ujar dia.

Niam juga mengimbau agar pengelola ibadah kurban melakukan analisis penerima dengan baik untuk memastikan seluruh orang yang berhak memperoleh haknya dan tidak terjadi penumpukan daging yang tidak terdistribusi.

Untuk itu, dia meminta pengelola ibadah kurban untuk mengantisipasi antrean yang bisa saja menumpuk akibat berebut jatah daging kurban dengan menyiapkan mekanisme pembagian yang tepat.

Dia menegaskan ibadah kurban bukan berarti berlomba-lomba antarlembaga dalam banyaknya kuantitas hewan kurban yang disalurkan, tapi juga harus memperhatikan distribusi daging yang tepat kepada penerima yang berhak. (ant/nsi)