PPI Minta Presiden Jokowi Soroti Penundaan Penetapan Deputi di BPIP, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulawesi Utara, Henro Kawatak meminta presiden Jokowi menyoroti seleksi dan penetapan tiga besar Jabatan Pemimpin Tinggi Madya (Deputi) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dia menduga penundaan penetapan tiga besar jabatan tersebut lantaran sudah ada kandidat yang 'disiapkan' oleh oknum Pimpinan BPIP.   

"Sejak awal, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Deputi) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyisakan aroma kurang sedap," ucap Henro Kawatak dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).

Pasalnya, sambung Henro, terdapat indikasi kuat, ada calon tertentu yang telah disiapkan oknum Pimpinan BPIP. Hal itu terlihat dalam penilaian penulisan makalah sangat mencolok sehingga ada calon tertentu yang mendapat nilai di atas 90, sementara lainnya 80-an. 

"Ini jelas sangat subjektif dan berpeluang dimainkan pihak Panitia Seleksi. Dalam assesment juga ada yang 'ganjil' untuk seleksi tahun ini. Mereka yang dinyatakan telah mengikuti Assesment BKN tahun sebelumnya, tak perlu lagi mengikuti Assesment tahun ini," tambahnya. 

Selanjutnya, yang tidak transparan dalam proses ini adalah, bagaimana mengakomodasi dan mengakumulasi dua lembaga Assesment: HIMSI dan BKN. 

Baca Juga

Jelang Muktamar NU, Gus Miftah Kirim Pesan Keras untuk Pemburu Jabatan

"Apakah yang dinyatakan telah ikut Assesment di BKN nilainya 'kosong' atau menggunakan 'nilai' tahun lalu? Semua serba gelap. Akibatnya, nilai Assesment yang dikeluarkan Pansel jadi tak terukur. Yang tak kalah pentingnya adalah wawancara baik oleh Pansel maupun Unsur Pimpinan juga tidak transparan. Lagi-lagi sangat subjektif," kata dia.

Padahal, publik berharap sebagai Jabatan Publik dari satu lembaga pemerintahan semisal BPIP, proses seleksi ini musti transparan, jangan ada kesan pertemanan dan terdapat aroma konflik kepentingan.

Sebagai lembaga ideologi, BPIP semestinya mempertimbangkan track record calon. 

"Misalnya, Bagaimana sejauh ini calon-calon itu berhidmat dan berkiprah pada ikhtiar pembumian nilai-nilai Pancasila, punya pengetahuan yang mumpuni perihal hiatorisitas dan substansi Pancasila, dan telah menekuni hakikat lembaga ini kemana seharusnya ia digerakkan untuk kepentingan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas secara terstruktur, sistematis, dan masif serta berkelanjutan di masa kini dan masa depan yang dekat," ucap dia.

"Jadi, jangan hanya berpantokan pada curriculum vitae calon, tapi penelusuran lebih jauh bagaimana keberpihakan dan keterlibatan calon dalam penguatan nilai-nilai Pancaaila sejauh ini, baik secara konseptual, kultural, intelektual, maupun aktual atau keteladanan," tegasnya.

Henro berharap, semoga proses seleksi ini mendapat perhatian serius dari bapak Presiden sebagai Tim Peniiai Akhir, sekaligus yang telah menerbitkan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Karena publik sesungguhnya menanti terseleksinya secara merit system calon Deputi dan JPT Pratama di lingkungan BPIP, agar yang terpilih kelak bukan karena "kedekatan", "perkoncoan", dan seterusnya, tapi karena pertimbangan profesionalitas, pemahaman substansi wawasan Pancasila, dan memiliki militansi dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di seantero negeri. Salam Pancasila." tutup Hendro Kawatak.

Sebagai informasi telah beredar kabar Pengumuman Penundaan Penetapan 3 besar yang semestinya diumumkan pada tanggal 21 Juni 2024 dikarenakan masih berlangsung proses rekapitulasi penilaian. 

Pengumuman dimaksud belum dapat diakses melalui website dikarenakan gangguan teknis pada Pusat Data Nasional (PDN).(lgn)