Ancaman Nyata Kasus Judi Online di Indonesia, Kemenkominfo Catat Transaksi Ratusan Triliun Per Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kemkominfo) mengatakan transaksi tahunan judi online di Indonesia hampir mencapai Rp600 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aptika, Teguh Arifiadi dalam kegiatan diskusi bersama media.

“PPATK sudah melaporkan ada Rp68 triliun uang judi online yang dideposit, Rp350 triliun transaksi tahunan, bahkan sekarang mendekati Rp600 triliun transaksi tahunan,” kata Teguh dikutip Sabtu (29/6/2024).

Oleh karena itu, Teguh mengatakan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi pada 25 Juni 2024 yang lalu memerintahkan para Network Access Provider (NAP) untuk menutup akses jalur koneksi internet ke dan dari Kamboja serta Filipina.

Dua negara tersebut diduga sebagai bandar dan pemasok judi online dengan pasar Indonesia.

Teguh pun memastikan upaya ini tidak akan mengganggu layanan Kementerian atau Lembaga yang memiliki kaitan dengan dua negara tersebut, apabila mereka bersurat dengan pihak Kemenkominfo. 

“Jadi kita tetap mengutamakan bahwa layanan yang berhuhungan dengan keperluan bisnis maupun misalnya hubungan luar negeri tetap bisa diakses dengan mudah untuk wilayah Kamboja da Filipina,” kata dia.

Akan tetapi, Teguh menegaskan langkah yang ditempuh oleh Kominfo dengan melakukan pemblokiran internet satu area tidak efektif.

“Meskipun kembali lagi ya kalau kita bicara internet ya blokit satu area, ya mereka tinggal pindahkan aja,” tegas dia.

“Tapi setidaknya dengan cara demikian menjadi atensi juga bagi pemerintah setempat untuk tidak mudah memfasilitasi pembuatan dan pengoperasian judi online dari negara-negara sekitar Indonesia,” sambung dia.

Teguh menyebut ini merupakan ikhtiar kecil dari pemerintah untuk memberantas judi online, namun tidak dapat dikatakan sebagai solusi.

“Sehingga kalau ditanya apakah sudah efektif atau tidak, belum kelihatan karena baru dan saya yakin, kami yakin ya itu hahya akan memindahkan (alamat IP), mereka akan rutin pindah lagi, pasti akan pindah-pindah pakai negara lain atau mereka masking IP-nya, pura-pura dari mana dan itu sesuatu yang bisa kita prediksi sebetulnya,” tandas dia. (agr/raa)