Minta Keadilan soal Pembagian Kuota Pelayanan Transportasi, Puluhan Operator Jaklingko Ingin Fraksi Demokrat DPRD Turun Tangan

Jakarta, tvOnenews.com - Minta keadilan soal pembagian kuota pelayanan transportasi, puluhan operator yang berurusan dengan pengadaan armada Jaklingko mengadukan nasibnya pada Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta.

Para operator yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru itu mengeluhkan pembagian kuota, khususnya pengadaan bus kecil yang dioperasikan untuk pelayanan transportasi masyarakat Jakarta.

Apalagi, dari temuan di lapangan kuota yang disediakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencapai 200 unit.

Ironisnya, info yang didapatkan dari Transjakarta pada operator bagi Forum Komunikasi Laskar Biru, hanya 100 armada.

"Jangan sampai ada 1 operator mendapatkan kuota mencapai 1.400. Sementara kita yang berada dipenyediaan armada Jaklingko hanya dapat 1.300. Apalagi jumlah itu harus dibagi 10 operator. Ini kan tidak adil," ujar Operator Komilet Jaya Berman Limbong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/72024).

Menurutnya, pengaduan yang dilakukan pihak operator tidak dilandasi oleh faktor  kecemburuan. Namun, kata dia, operator-operator berharap profesionalitas para pemangku jabatan.

Baca Juga

Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Biaya Politik Gila-gilaan, Demokrasi Tak Harus Selalu Coblos Langsung

"Lakukan seleksi sesuai aturan yang ada. Karena jika didasarkan pada audit kinerja. Jelas-jelas kita selalu unggul dengan parameter yang jelas. Jadi jangan berubah-ubah. Kalau parameter jelas, ya monggo," tukasnya.

Jika diperlukan, sambungnya lagi asas persentase dikedepankan.

"Operator yang belum capai 50 persen dipenuhi,"imbuhnya.

Lebih lanjut, Limbong menyinggung ketidakjelasan dari direksi PT. Transjakarta. Malah, dia pun menuding direksi Transjakarta tidak memiliki ketegasan.

"Ketegasan direksi sangat dibutuhkan. Karena jika persoalan ini berlarut maka kami akan menggelar aksi damai ke kantor Pj gubernur. Agar segera dipertemukan pihak-pihak yang berkepentingan," ujarnya.

Ketua Fraksi Demokrat, Desie Christhiyana Sari menyesalkan adanya persoalan yang dialami para operator Jaklingko.

Menurutnya, Transjakarta harus secara transparan dan adil terhadap para operator Jaklingko.

"Semua operator Jaklingko harus diperlakukan secara adil. Jangan ada pihak yang lebih diuntungkan sehingga mengusik rasa ketidakadilan yang berpotensi menimbulkan konflik di antara sesama operator. Pihak TransJakarta, Dishub dan pihak operator harus dipertemukan agar persoalan yang terkait dengan ketidakadilan ini bisa diselesaikan," katanya.

Dia mengatakan, keberadaan Jaklingko memiliki efek yang sangat besar bagi terciptanya lapangan pekerjaan dan membantu permasalahan mobilitas dan kemacetan di Jakarta dengan sistem transportasi yang terintegrasi dan murah.