Fraksi NasDem Tolak Keras Program BPJS KRIS: Mending Fokus Perbaiki Pelayanan Kesehatan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menolak adanya wacana program BPJS Kesehatan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Fraksi NasDem menegaskan lebih baik pemerintah fokus memperbaiki pelayanan kesehatan ketimbang menerapkan BPJS Kesehatan KRIS.

"Kemenkes argumennya adalah memperbaiki pelayanan kesehatan. Kalau memperbaiki pelayanan, kan enggak harus satu tarif, ya kan?" ujarnya, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Dia pun memberikan contoh, untuk BPJS Kesehatan kelas paling rendah, kelas tiga, alangkah lebih baik pemerintah fokus meningkatkan pelayanan kelas ini karena pendaftarnya lebih baik.

Bahkan, Irma curiga upaya pemerintah ingin menerapkan BPJS Kesehatan KRIS karena ada dorongan dari pihak asuransi swasta.

"Ngapain sekarang bicara soal asuransi swasta lagi? Ini kaya ada hengki pengki lagi dengan asuransi swasta ini," tegas dia.

Baca Juga

Risiko Jemaah Terlantar di Armuzna Jadi Perhatian Timwas Haji DPR RI

"Saya terus terang, saya stressing ke Menteri Kesehatan. Jangan-jangan asuransi swasta ini mau masuk, kemudian KRIS ini dilaksanakan. Itu tidak boleh, dan pasti saya pribadi, kami di dari Komisi IX DPR RI, dan saya dari fraksi Partai NasDem akan menentang itu," sambung dia.

Karena menurut Irma, seharusnya pelayanan masyarakat itu dijamin oleh konstitusi, dan harus dilaksanakan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

"Jangan dibakar BPJS Kesehatannya, hari ini semua orang yang tadinya tidak bisa rawat inap karena ada BPJS sekarang sudah bisa rawat inap, walaupun belum sempurna," kata dia.

Imbas wacana KRIS ini pula akan memangkas jumlah kasur setiap kamar. Yang sebelumnya untuk kelas tiga jumlah kasur setiap kamar sebanyak 12, karena program KRIS ini dipangkas menjadi 4 kasur setiap kamar.

Irma khawatir pemangkasan jumlah kasur ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Warga kesulitan mendapatkan kamar rawat inap karena kurangnya kuota kasur di setiap rumah sakit.

"Kami sampaikan kepada pemerintah, jangan sampai membuat kegaduhan yang akibatnya pemerintah mengabaikan konsitusi dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat miskin, karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah," tandas dia. (agr/ree)