Nilai Penggeledahan Kantor Wali Kota Semarang oleh KPK sebagai Permainan Politik, PDIP Singgung Khofifah..

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menduga penggeledahan kantor Wali Kota Semarang sekaligus kader partainya, Hevearita Gunaryati Rahayu, merupakan permainan politik jelang Pilkada 2024.

“Dalam proses politik seperti ini menjelang Pemilukada misalnya ya, sangat wajar jika banyak orang berspekulasi bahwa ini adalah permainan politik dengan menggunakan pendekatan hukum, politisasi hukum ya,” jelas Deddy saat dihubungi, Kamis (18/7/2024).

Deddy lantas mempertanyakan kasus-kasus dugaan korupsi para ketua umum partai politik yang ramai sebelum Pilpres 2024.

Dia juga mempertanyakan kasus timah di Bangka dan judi online yang tidak diselesaikan.

^{Penggeledahan kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu oleh KPK. (Antara)}

“Kita mempertanyakan misalnya soal katakanlah soal kasus timah di Bangka itu yang ratusan triliun, apakah memang lebih penting urusan ini daripada itu ya? Soal judi online itu,“ ungkapnya.

Baca Juga

Khofifah Lantik PW IKA UNAIR Bali, Dorong Jadi Motor Penggerak Kolaborasi Lintas Sektor, Perkuat Kemandirian Ekonomi Daerah

“Dan banyak hal lagi misalnya yang menimpa katakanlah ke mana kasus-kasus Ketum parpol yang kemarin hangat sebelum pilpres terus menghilang sekarang. Ini apa iya kasus wali kota Semarang ini menjadi sesuatu yang urgent untuk penegakan hukum? Atau ada tebang pilih di sini atau agenda politik, kita enggak tahu kan,” lanjut Deddy.

Selain itu, dia juga mempertanyakan kasus mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang ramai menjelang Pilpres 2024.

“Bagaimana mislanya dengan kasus gubernur Jawa Timur Khofifah yang sudah berkali-kali dipanggil, ya sampai hari ini gimana prosesnya mislanya gitu lho. Ini kan semua membuat kita bertanya-tanya ini murni kasus hukum atau politisasi hukum,” jelasnya.

Dari kasus-kasus tersebut, Deddy menilai penegakan hukum yang dilakukan KPK itu tebang pilih berdasarkan pesanan pihak tertentu.

“Saya tidak bisa bilang PDIP menganggap ini politisasi, tapi nuansa politisasinya itu ya kental sekali jika dilihat dari sisi waktu, tempat, ya kan, dan dibandingkan dengan kasus-kasus lain mega korupsi yang sampai sekarang tidak tersentuh yang saya sudah sebutkan tadi,” kata Deddy. (saa/muu)