Buntut Aksi Ricuh dalam Rapat, Pengamat Politik Sebut Sultan Najamudin hingga Komeng Layak Pimpin DPD RI 2024-2029

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensat mendorong anggota muda dan yang baru terpilih mendapat ruang untuk bisa memimpin Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029.

Hensat menilai tokoh muda dan baru seperti Sultan Bachtiar Najamudin dan Alfiansyah Komeng layak memimpin DPD 2024-2029.

"DPD harus menyediakan ruang buat orang orang muda untuk coba memimpin dan mempersilakan orang orang baru juga mengambil peran dalam mengelola atau memimpin DPD," kata Hendri kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

"Sehingga menurut saya, tokoh-tokoh muda seperti Sultan Najamudin, Komeng Alfiansyah, itu mesti diberikan ruang untuk berkontribusi di DPD periode yang baru," tambahnya.

Hendri menyatakan butuh pembaruan di lembaga DPD saat ini. 

Menurutnya, perubahan kepemimpinan dalam tubuh DPD diharapkan bisa lebih berkontribusi kepada Indonesia.

Baca Juga

Pengamat Politik Soroti Jabatan Seskab: Miliki Peran Strategis di Pemerintahan

Dia menilai para anggota DPD yang sudah senior membuka jalan untuk gerakan perubahan ini.

"Nah untuk menuju ke sana, sebaiknya memang para anggota DPD yang sudah senior bisa membuka jalan buat mereka, Sultan Najamudin lebih dari cukup, sebagai salah satu calon ketua DPD, demikian pula Komeng Alfiansyah sebagai pemilik suara terbesar, dia harusnya bisa diberikan jalan oleh anggota dewan yg lain menuju tampuk kepemimpinan," jelasnya.

Selain itu, Hendri menilai gerakan perubahan yang sekarang ini terjadi di DPD mesti mendapat dukungan dari rakyat Indonesia supaya peran DPD lebih nyata bagi pembangunan di Indonesia.

Menurutnya, sebaiknya tokoh-tokoh yang pernah memimpin DPD legowo mempersilakan tongkat estafet kepada yang muda dan baru untuk memimpin DPD.

"Siapa tau era muda dan baru bisa membawa DPD lebih maju, lebih punya kontribusi kepada negara, dan yang terpenting adalah bisa berjuang lebih matang lebih dewas dan lebih all out untuk kepentingan rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPD pada Jumat (12/7/2024) pekan lalu sempat diwarnai kericuhan lantaran sejumlah senator tak setuju draf tata tertib yang hendak disahkan oleh La Nyalla.

Sejumlah senator yang tidak setuju itu pun sempat 'merangsek' ke meja pimpinan La Nyalla dan menunjuk-nunjuk muka La Nyalla. Bahkan, La Nyalla sempat berebut palu sidang dengan seorang senator di meja pimpinan DPD RI.

Walhasil, Rapat Paripurna ke-12 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Masa Sidang V 2023-2024 itu pun berakhir buntu dengan tidak menemui kesepakatan terkait penyempurnaan tata tertib DPD RI.

Anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai mengkritik gaya kepemimpinan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti buntut kericuhan sidang Paripurna pada Jumat (12/7/2024) pekan lalu.

Menurut Yorrys, kericuhan itu dinilai buntut dan akumulasi dari gaya kepemimpinan La Nyalla dan Nono Sampono yang tertutup dan eksklusif selama ini.

"Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak," kata Yorrys dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).(ant/lgn)