Airlangga Hartarto Sengaja Dijegal agar Mundur? Jusuf Hamka Blak-blakan soal Kerasnya Intrik Politik: Golkar Ingin Direbut

Jakarta, tvOnenews.com - Politisi Jusuf Hamka membuat keputusan mengejutkan dengan menyatakan mundur dari kepengurusan Partai Golkar mengikuti Airlangga Hartarto.

Jusuf Hamka alias Babah Alun yang sebelumnya sempat dikabarkan akan dijagokan di Pilkada 2024, memilih mundur dari kepengurusan partai sekaligus tak akan maju Pilkada.

Diketahui, Jusuf Hamka sebelumnya adalah Anggota Dewan Penasihat Partai berlambang pohon beringin tersebut.

Pengusaha berusia 66 tahun itu menyatakan bahwa gejolak politik yang sangat keras menjadi alasannya melepas jabatan di Partai Golkar.

Meski mengaku di dalam internal Golkar tidak ada gejolak, Jusuf Hamka mengisyaratkan bahwa ada pihak yang ingin merebut atau menjajaki kekuasaan di sana.

"Di dalam Golkar-nya sendiri nggak ada gejolak. Tetapi saya nggak tahu, saya nggak bisa mengatakan dengan kata-kata, tetapi rupanya gitu lah pada kepengin Golkar, ini nggak ngerti saya kenapa pada kepengin Golkar ini," kata Jusuf Hamka dikutip Senin (12/4/2024).

Baca Juga

Golkar Soroti Maraknya OTT KPK, Sarmuji Singgung Biaya Politik yang Terlalu Mahal

Lebih lanjut, Babah Alun sebenarnya sangat menyayangkan mundurnya Airlangga Hartarto dari Golkar. Padahal, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar untuk menentukan pimpinan baru sebenarnya bakal digelar tidak lama lagi.

"Kalau sekarang kan (seolah) Munas dipercepat, saya juga nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi dibalik itu. Jadi saya berpikir Pak Airlangga sudah berprestasi dan Pak Airlangga bekerja terus, pasti ada sesuatu yang membuat dia mundur dulu," katanya. 

Pengusaha jalan tol itu juga menjelaskan bahwa Airlangga Hartarto adalah pihak yang terzalimi.

Oleh sebab itu, Jusuf Hamka menyatakan bahwa dirinya lebih baik menanggalkan jabatannya sebagai pengurus di Golkar. "Politik itu sedemikian keras, dan kasar saya lebih baik mengundurkan diri, karena saya ingin jadi pekerja sosial yang lembut, dan yang nggak keras-keras."

Tak sampai di situ, Babah Alun juga blak-blakan bahwa keputusan Airlangga mundur bukan karena perebutan (kompetisi), melainkan 'direbut' secara paksa.

"Bukan perebutan, tapi direbut. Bukan perebutan saya pikir, tetapi direbut kalau saya bisa katakan itu direbut, bukan perebutan kalau menurut saya," ungkapnya.

Golkar Segera Cari Pengganti Airlangga Hartarto

Setelah Airlangga mundur sebagai Ketum, DPP Golkar akan segera melakukan rapat pleno untuk menentukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Adies Kadir mengatakan, bahwa pihaknya tidak dapat membeberkan siapa sosok yang akan menjadi pengganti dari Airlangga. 

Sebab berdasarkan Peraturan Organisasi Nomor 8, bahwa yang dapat ditunjuk menjadi Plt adalah seseorang yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. 

"Jadi kalau ada yang menyampaikan harus ketua wakil ketua umum A atau ketua umum B, di dalam AD/RT tidak disebutkan harus ke siapa tetapi semua wakil ketua umum mempunyai kesempatan untuk maju sebagai Plt," katanya di Kantor DPP Golkar, Minggu (11/8/2024).

Diketahui, DPP Golkar menargetkan akan menggelar rapat pada Selasa (13/8/2024).

Langkah buru-buru itu harus segera dilakukan karena Plt nantinya harus menjalankan tugas-tugas Golkar, setidaknya hingga mengantarkan pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang dilaksanakan pada Desember 2024.

Keputusan Airlangga mundur dari Ketua Umum membuat tanda tanya besar, baik mengenai internal Partai Golkar maupun soal situasi politik nasional.

Terlebih, Airlangga mengatakan bahwa pengunduran dirinya itu berkaitan dengan stabilitas transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto.

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," kata Airlangga dalam pernyataan resmi pengunduran diri.

Terhitung, Airlangga Hartarto telah resmi mengundurkan diri sejak hari Sabtu, 10 Agustus 2024.

Airlangga menyatakan bahwa DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku seusai pengunduran dirinya tersebut.

"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar," kata Airlangga. (rpi)