Pengamat: Pemerintah Harus Punya Skala Prioritas soal Kebijakan

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat sosial dan kebijakan publik, Muhammad Gumarang berharap Pemerintah bisa memikirkan matang-matang program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia beralasan karena APBN sudah tercekik dan terkunci dengan program-program lain.

Pemerintah juga seharusnya membuat skala prioritas dalam membuat kebijakan yang tidak sampai malah membenani APBN.

“Pemerintah harus memikirkan anggarannya dengan baik dan juga membuat skala prioritas,” kata Gumarang, kepada media, Jumat (16/8/2024).

Pemerintah diingatkan akan tantangan mendistribusi makanan dan susu karena faktor geografi Indonesia yang menantang.

Baca Juga

Buntut Crash di Sirkuit Mandalika, Bos Ducati Sebut Hingga Kini Marc Marquez Belum Berada dalam Kondisi Terbaiknya

Dia meminta pemerintah harus memikirkan dengan matang cara distribusi yang baik dan efektif.

“Indonesia bukan hanya kota-kota besar saja, banyak daerah-daerah kecil, terpelosok harus dipikirkan,” ucap Gumarang.

Selain permasalahan anggaran dan distribusi, Gumarang turut menyoroti rencana impor susu karena produksi dalam negeri tidak cukup memenuhi permintaan.

Menurutnya, pemerintah harus hati-hati serta selektif dalam melakukan impor.

Pemerintah perlu untuk lebih selektif melakukan impor susu dari negara yang memiliki rekam buruk seperti China.

Pengawasan kualitas susu dan juga kehalalannya harus diperhatikan.

Sebab, China mempunyai rekam sejarah skandal susu yang terkontaminasi zat kimia melamin.

Alhasil, skandal itu membuat 300.000 korban terkena berbagai penyakit berbahaya.

Dari jumlah tersebut, 54.000 korban di antaranya dilarikan ke rumah sakit dan enam bayi telah tewas akibat gagal ginjal.

“Kita sudah punya rekam jejaknya (pangan China) bermasalah. Kalau membutuhkan susu dari China atau untuk kebutuhan lainnya, ya Indonesia harus selektif terhadap label halal dan kualitasnya itu kan,” tegasnya.

Terlebih, pangan China saat ini menjadi perhatian karena kualitasnya ditemukan bermasalah.

Salah satunya ditemukan pangan cemilan China ilegal bermerek 'Hot Spicy Latiru dan Latiao Strips' yang mengakibatkan 6 siswa SDN Cidadap I, Kecamatan Sukaraja mengalami pusing, mual dan muntah pada Mei 2024 lalu.

Kejadian tersebut lantaran pengawasan barang impor Indonesia tidak tegas.

“Berarti kita kecolongan (pangan impor China) itu,” tutur Gumarang.(lkf)