Bakal Calon Pimpinan DPD Dapat Pesan Penting dari Prabowo Subianto

Jakarta, tvOnenews.com -  Presiden terpilih, Prabowo Subianto berharap dan mengajak agar ke depan DPD menjadi lembaga negara yang lebih kuat dan bisa bersinergi dengan pemerintah untuk membangun Indonesia. Terutama dalam peran menyejahterakan rakyat sebagaimana juga keinginan itu menjadi agenda utama pemerintahan mendatang. Prabowo menawarkan, harus ada pertemuan antara Presiden dengan DPD RI yang terjadwal secara rutin minimal dua kali setahun untuk mewujudkan harapan tersebut.

Pesan Prabowo itu diungkapkan bakal calon Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029, Tamsil Linrung  kepada awak media, Jumat (26/9/2024). 

Merespons ajakan Prabowo itu, menurut Tamsil, DPD harus tampil membawa terobosan. Yaitu menjadi aktor yang berani melampaui batasan tembok-tembok birokrasi. Memperjuangkan otonomi, dan menjadi motor penggerak demokrasi substansial yang menjawab espektasi dari seantero negeri.

"Strategi politik kelembagaan DPD adalah tidak terperangkap pada dikotomi koalisi dan oposisi. DPD berada di posisi penting sebagai solidarity maker di antara berbagai ketegangan yang rentan mengancam stabilitas demokrasi," tambah Wakil Ketua DPD RI 2019-2024 ini.

Tamsil menambahkan, episode transisi pemerintahan adalah bonanza, limpahan harapan di panggung sejarah bagi DPD. Maka saatnya DPD mengukir ulang kontribusi. Mengambil peran sentral dalam menavigasi. Menorehkan kisah monumental untuk ibu pertiwi, memperkuat tatanan arsitektur demokrasi. 

"Alhamdulillah, kabar baiknya, dalam dialog dengan Presiden terpilih, bapak Prabowo Subianto dengan kami selaku calon pimpinan DPD, Sultan B Najamuddin Calon Ketua DPD, Calon Wakil Ketua masing-masing GKR Hemas, Yorris Raweyai dan saya sendiri Tamsil Linrung, banyak titik kesepahaman kemana navigasi arah bangsa ini ke depan," jelasnya.

"Pertemun rutin yang diharapkan Presiden terpilih, pak Prabowo Subianto adalah bentuk konkret bagaimana dua lembaga tinggi negara, lembaga kepresidenan dan kabinetnya, bersinergi, bahu membahu dengan DPD untuk membahas agenda percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat. Pak Prabowo berharap, membantunya bukan sebagai pribadi. Tapi sebagai Presiden untuk memberikan masukan membangun perpolitikan kondusif dan efesien,” imbuhnya.

Tukar pikiran dengan Presiden terpilih, kata Tamsil berjalan hangat. Dialog yang semula diagendakan 30 menit, berkembang hingga dua jam. Hal itu salah satu manifestasi dari upaya DPD merevitalisasi peran, mengoptimalkan kontribusi untuk negeri, aktif berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 

“Banyak isu kebangsaan yang mengemuka. Semua bermuara pada tujuan nasional, rakyat harus sejahtera. Adalah Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sosok arsitek yang merancang pertemuan ini,” imbuh senator asal Sulawesi Selatan ini.

Menurut Tamsil, DPD mengemban tugas untuk memastikan bahwa setiap daerah, tak peduli seberapa kecil atau terpencil wilayahnya, memiliki representasi yang setara dan berimbang dalam formulasi kebijakan nasional. “DPD menyadari, dalam sistem presidensial yang dinamis seperti di Indonesia, sering kali ada risiko bahwa aspirasi dari penjuru negeri kurang berdengung di kancah politik pusat," terangnya.

Karena itu, DPD  menjadi jembatan komunikasi pemerintah pusat dengan daerah sebagai manifestasi rumusan format otonomi daerah yang seimbang. Apalagi di tengah pergeseran pola relasi dari sentralistik menjadi desentralistik. Kekuasaan tidak lagi hanya di tangan pemerintah pusat, tetapi juga berpencar ke daerah-daerah, ungkapnya.

Dalam situasi dinamis ini, urai Tamsil pemerintah pusat butuh “mata” dan “mulut” yang langsung bertatap muka dan berdialog dengan rakyat di daerah. “Peran itu, kekuatan itu, telah lama disematkan sebagai mahkota DPD. Mandat konstitusi. Kita berharap, Kekuatan dua lembaga tinggi negara dapat disinergikan menjadi infinity power yang menggerakkan kesejahteraan. Karena itulah manifestasi bonanza panggung sejarah Dewan Perwakilan Daerah RI," pungkas mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR ini. (ebs)