Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, PP Hima Persis: Kedaulatan Palestina Bukan Komoditas Investasi Board of Peace

Jakarta, tvOnenews.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Persis), kritisi keterlibatan Indonesia dalam dewan perdamaian Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump. 

Ketua Umum PP Hima Persis Solahudin Hasan, mengingatkan pemerintah agar tidak terbuai oleh narasi kemakmuran ekonomi yang ditawarkan.

Pasalnya, menurut Solahudin terdapat risiko besar terjadinya dekonstruksi terhadap peran multilateralisme PBB melalui model diplomasi korporasi yang sangat transaksional.

“Lahirnya BoP ini harus kita sikapi dengan kewaspadaan tingkat tinggi, karena kita melihat ada upaya menggeser penyelesaian konflik kemanusiaan menjadi sekadar urusan bisnis,” kata Salahudin, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1/2026). 

Sumber :

• Istimewa

Solahudin menilai bahwa BoP tengah berupaya menerapkan pendekatan Mercantile Peace, sebuah keyakinan pragmatis bahwa perdamaian bisa "dibeli" melalui paket investasi dan pembangunan infrastruktur megah. 

Namun, beliau mengingatkan dunia bahwa kedaulatan sebuah bangsa bukanlah komoditas perdagangan yang bisa ditukar dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi. 

“Kedaulatan Palestina bukanlah barang yang bisa dikonversi menjadi angka investasi atau sekadar urusan manajemen properti di Gaza,” tegasnya.

Terkait posisi strategis pemerintah, Solahudin mengapresiasi keberanian diplomatik Indonesia untuk menempatkan diri di meja pimpinan dewan tersebut. 

Langkah ini ia pandang sebagai strategi soft balancing yang sangat krusial agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton pasif sementara masa depan Palestina didekte secara unilateral oleh kekuatan hegemon. 

Kehadiran Indonesia bersama blok negara Muslim kunci lainnya dianggapnya sebagai strategi 'intervensi dari dalam' yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. 

“Kita harus berada di sana untuk memastikan hak politik rakyat Palestina tidak terhapus oleh narasi kesejahteraan semu yang sengaja didesain untuk menutupi akar masalah penjajahan,” ucap Salahudin.

Kendati demikian, Solahudin menekankan bahwa keterlibatan ini memikul beban ideologis dan moral yang sangat berat, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. 

Diplomasi Indonesia di dalam BoP menurutnya harus berfungsi sebagai filter sekaligus penyaring utama terhadap setiap draf kebijakan yang melenceng dari prinsip anti-penjajahan. 

“Konstitusi kita adalah kompas sakral yang tidak boleh goyah. Diplomasi kita harus menjadi 'rem' yang pakem jika kebijakan BoP mulai mengarah pada upaya melanggengkan okupasi dengan wajah baru. Pembangunan rumah sakit atau apartemen mewah secanggih apa pun tidak akan pernah bisa menggantikan hak sejarah rakyat atas tanah air mereka secara utuh,” tambahnya.