Disebut Tak Ada Kerugian Negara, Pakar: Kasus Hukum Mardani Maming Perlu Ditelaah Ulang

Jakarta, tvOnenews.com -Guru Besar Hukum Tata Usaha Negara Universitas Diponegoro (Undip), Yos Johan Utama menyorot proses hukum kasus korupsi yang menyeret mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming.

Yos Johan mengatakan tak ada kerugian negara terkait kasus yang menyeret Mardani.

Sebab, kata Yos Johan hingga saat ini tidak ada audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga lainnya yang menunjukkan adanya kerugian tersebut.

Mengingat salah satu elemen terpenting dalam tindak pidana korupsi adalah pembuktian kerugian negara.

"Tindak pidana korupsi harus dibuktikan dengan adanya kerugian keuangan negara. Dalam kasus ini, tidak ditemukan audit atau bukti yang menyatakan bahwa negara mengalami kerugian. Tanpa adanya bukti kerugian negara, tidak ada dasar yang kuat untuk menyatakan Maming bersalah," kata Yos Johan dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (12/10/2024).

Yos Johan menilai keputusan hakim dalam kasus ini terlalu dipaksakan mengingat bahwa bukti yang ada tidak cukup kuat untuk mendukung dakwaan terhadap Maming. 

Baca Juga

Ada Dua TNI Aktif yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi BNPB, Ini Kata KPK

Pasalnya, kata Yos Johan, Mardani Maming sebagai wks Bupati Tanah Bumbu telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

"Tindakan Mardani Maming dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan, sehingga seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum," katanya.

Yos Johan menegaskan perizinan tambang itu juga telah melalui tahapan kajian daerah hingga pusat. 

Bahkan, IUP yang dikeluarkan telah medapatkan sertifikat clear and clean (CNC) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama 11 tahun hingga dinilai tak ada masalah.

"Sistem peradilan kita harus memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang, berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keadilan bagi semua pihak dapat terwujud," kata Yos Johan.

Sementara, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso, juga menyoroti kelemahan dalam proses penuntutan Mardani Maming.

Ia menyatakan bahwa pihak yang dituduh sebagai pemberi suap, Alm. Hendry Setio tidak pernah diperiksa karena telah meninggal dunia. 

Oleh karenanya, Topo menilai tuduhan mengenai kesepakatan diam-diam Mardani lemah.

"Kesepakatan diam-diam tidak dikenal dalam hukum pidana. Ini hanyalah asumsi yang tidak didukung oleh bukti konkret," tegas Topo. (raa)