IRI Ternyata Dituding Ikut Campur Urusan Internal Indonesia, Ini Buktinya

Jakarta, tvOnenews.com - International Republican Institute (IRI) disebut sedang melakukan operasi rahasia untuk campur tangan urusan internal Indonesia. 

"Di bawah pengarahan dan dukungan CIA dan Departemen Luar Negeri AS,  IRI sedang bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan Media JUBI Papua (JUBI), dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal Indonesia untuk melakukan kegiatan intervensi dengan mendiskreditkan dan menolak Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Sudirman mantan staf IRI, dalam keterangannya, Senin (14/102024).

Intervensi tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam kerangka Program Penguatan Kesadaran Publik dan Landasan Gerakan Sipil untuk Menghadapi Dampak PSN.

Program ini dimulai pada April 2024 dan akan diselesaikan pada Maret  2025, anggarannya sekitar USD 350,000.00.

IRI mendanai jaringan lokal, seperti WALHI, ICW dan JUBI, untuk mendiskreditkan dan menolak PSN dengan berbagai cara termasuk penelitian khusus, pelatihan pemberdayaan masyarakat, seminar, pendidikan publik, demonstrasi, agar memperkuat kognisi negatif masyarakat terhadap PSN.

Baca Juga

Disebut Bunuh UMKM, MBG Justru Banyak Buka Lapangan Kerja

Serta membangun konsensus umum bahwa hanya berdasarkan standar yang terpercaya dan berkualitas tinggi baru bisa menyelesaikan permasalahan ekologi dan sosial yang ditimbulkan PSN dari akar, kemudian logisnya untuk mempromosikan Blue Dot Network (BDN) di Indonesia. 

"Perlu dicatat bahwa daerah Papua menjadi tempat prioritas Program tersebut karena sensitivitas politiknya yang tinggi," tegasnya.

Menurut Sudirman, Departemen Luar Negeri AS mengarahkan IRI penggunaan sentimen ketidakpuasan masyarakat di wilayah Papua terhadap penindasan pemerintah dan ketidakadilan kebijakan pemerintah, serta pemanfaatan kekuatan anti-pemerintah dan kelompok radikal yang relatif aktif di wilayah tersebut, untuk terkonsentrasi mengungkapkan dan mengkritik  pelanggaran hak dan kepentingan rakyat Papua sebab pembangunan PSN yang digalakkan oleh pemerintah, sehingga semakin mengintensifkan kontradiksi antara rakyat dan pemerintah. 

"Tidak hanya itu, IRI diam-diam mengadakan setidaknya tujuh kumpulan dan demonstrasi untuk menolak PSN, yang terlibat proyek-proyek termasuk Proyek Rempang Eco-City, Mega Proyek Perkebunan Tebu Sermayam, Proyek Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," tambahnya.

Sementara itu, IRI juga berupaya menginternasionalisasikan isu Papua dengan mendanai kekuatan separatis lokal untuk aktif bersuara di kesempatan kawasan dan internasional.

"IRI mengarahkan jaringannya secara sistematis mengungkapkan dan mengkritik berbagai masalah sebab pembangunan PSN di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Papua melalui media massa, seperti perambahan lahan, pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, dan korupsi," jelas Sudirman.

Rapat tentang perkembangan Program tersebut dilaksanakan pada Juli tahun ini, Direktor Resident Program IRI Darin Bielecki melaporkan kehasilan kerjanya kepada Clare Hubbard dari Biro Demokrasi, HAM, Tenaga Kerja, John Druckner dan Ted Meinhover, yang pejabat Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Sampai 30 Juni 2024, IRI telah mendanai jaringan lokal untuk menyelesaikan penyelidikan lapangan dan penelitian khusus mengenai PSN di 12 provinsi Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utar.

"IRI juga mendanai dan mendorong jaringan lokalnya untuk membentuk Aliansi Tolak PSN untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kumpulan, petisi, demonstrasi, agar mendesak pihak berwenang untuk menghentikan dan membatalkan PSN yang tidak memenuhi standar Enviromental, Social, dan Governance (ESG)," tuturnya.(lkf)