GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Hamdi Muluk Dianggap Tidak Jujur Soal Survei LSI dan Poltracking

Anggota Dewan Etik Perkumpulan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Prof. Hamdi Muluk tidak jujur terkait survei LSI dan Poltracking Indonesia di Pilkada DKI Jakarta 2024. Direktur Riset Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi menyatakan terdapat perbedaan pernyataan Hamdi Muluk terhadap survei LSI dan Poltracking.
Minggu, 10 November 2024 - 22:22 WIB
Persepi
Sumber :
  • IST

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Dewan Etik Perkumpulan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Prof. Hamdi Muluk tidak jujur terkait survei LSI dan Poltracking Indonesia di Pilkada DKI Jakarta 2024. Direktur Riset Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi menyatakan terdapat perbedaan pernyataan Hamdi Muluk terhadap survei LSI dan Poltracking.

Inskonsistensi pernyataan ini dari Hamdi Muluk ini merujuk pada pergantian Primary Sampling Unit (PSU) pada survei LSI dan Poltracking.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saat pertemuan dewan etik, Prof Hamdi cerita soal susahnya mendapatkan izin survei di Jakarta. Prof. Hamdi mempertanyakan Poltracking, kenapa sedikit penggantian PSU. Sekarang ceritanya justru terbalik, LSI justru lebih sedikit penggantian, hanya 1 PSU klaimnya" Kata Masduri saat memberikan keterangan, Minggu (10/11).

Sebelumnya, Hamdi Muluk mengemukakan LSI banyak melakukan pergantian PSU. Pergantian PSU LSI ini mencapai jumlah 60 dikarenakan sulitnya proses administrasi ini.

Pernyataan ini juga terekam saat sidang pemeriksaan pertama antara hasil survei LSI dan Poltracking. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober lalu.

Berikut pernyataan Hamdi Muluk dalam sidang tersebut. "Kalau misalkan satu Lembaga satu kelurahan yang terpilih itu kemarin (Sidang LSI) cukup lumayan banyak digantikan di semua wilayah ada pak? Jakarta Barat Timur, selatan ada? iya? sekitar 60 (PSU) kelurahan dulu, itu kelurahan nggak ada yang ada berapa itu ditolak kan ya artinya adalah kemudian harus di pengganti" Kata Hamdi Muluk saat sidang pertama, 29 Oktober di Jakarta.

Kemudian dalam keterangan terbarunya di Rapat Umum Terbuka Anggota Persepi yang dilaksanakan di Hotel Mercure Lebak Bulus 9 November kemarin, Hamdi Muluk menyatakan justru Poltracking yang banyak melakukan pergantian PSU. Inkonsistensi pernyataan ini kemudian disayangkan oleh Masduri. 

Ia mengatakan Hamdi Muluk tidak jujur kepada publik terkait survei LSI dan Poltracking. Masduri mengatakan Poltracking sangat ketat dalam pergantian PSU survei.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Poltracking hanya mengganti PSU di tiga kelurahan karena terhalang kawasan elit di Jakarta yang tidak bisa diakses oleh orang luar.

"Poltracking sangat ketat dalam proses sampling. Bagi kami PSU 200 kelurahan yang didapat dari proses sampling pertama kali, merupakan unit sampel utama, yang harus dipertahankan untuk tidak ada perubahan PSU, kecuali karena kendala yang mengharuskan tidak ada pilihan lain, selain mengganti PSU," ujar Masduri.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.

Trending

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Selengkapnya

Viral