DPR Harap Semua Pihak Harus Bisa Terjemahkan Arahan Presiden Prabowo, Ini Alasannya

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menambahkan jika hukum merupakan persoalan sensitif.

Saking pamornya, istilah 'no viral no justice' menjadi kata yang tidak asing digaungkan publik di media sosial.

Istilah ini kerap digunakan jika penyelesaian sebuah perkara memihak pada kelompok yang bersinggungan dengan penguasa dan rakyat kecil sebagai korban.

"Jadi masalah hukum ini memang masalah yang sangat sensitif karena itu menyangkut dengan rasa kemanusiaan kita, oleh karena itu kalau kemudian hari ini kita bicara soal penegakan hukum yang sudah pantas karena dia akan terus ya menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan," kata Nasir.

Oleh karena itu, Nasir mengatakan jika negara memiliki tiga 'sendi' yang harus dijaga.

Ketiga sendi itu antara lain demokrasi, hukum, dan keadilan sosial.

Baca Juga

DPR Minta Pemerintah Beri Kebijakan Afirmatif untuk Guru Honorer di Seleksi PPPK

Legislator Fraksi PKS itu juga menyinggung soal komitmen Presiden Prabowo dalam beberapa pidatonya yang menyinggung demokrasi.

Prabowo bahkan menekankan pentingnya demokrasi yang sopan dan santun.

Menurutnya, ada alasan demokrasi harus dijaga semua pihak.

Salah satunya, setiap pihak ingin mendapat perlakuan yang adil dan dengan demokrasi itu lah orang bisa mendapatkan keadilan.

"Karena demokrasi itu ada partisipasi, ada pengawasan, ada pembatasan ada transparasi kan itu demokrasi lalu hadirlah lembaga-lembaga demokrasi ya KPU, Komnas HAM, itu juga sebenarnya kebahagian dari demokrasi walaupun lembaga itu beririsan dengan penegakan hukum jadi kita butuh demokrasi ya karena esensi daripada demokrasi itu adalah menyuarakan suara kebebasan berkumpul menyampaikan pendapat," ucap Nasir.

Nasir melanjutkan sendi lain yang mesti dijaga pemerintahan Prabowo, yakni hukum.

Bagi dia, hari ini masyarakat sering kali terjebak pada bagaimana penegakan hukum dijalankan. Padahal, pembangunan pembaruan hukum tak kalah penting dari penegakan itu sendiri.

Untuk itu, Nasir mengajak semua pihak untuk sama-sama mendorong pemerintahan Presiden Prabowo memperhatikan hak asasi manusia dalam menegakkan hukum di Tanah Air.

"Harus juga memperhatikan hak asasi manusia karena demokrasi itu ya harus menjunjung tinggi supremasi ya bukan hanya hukum tapi juga hak asasi manusia. Jadi ini negara hukum yang harus kita pertahankan," kata dia.