Anggaran Perlindungan Sosial Masyarakat Capai Rp187,84 Triliun, Ini Rincian Programnya

Kelima, Bantuan Tunai Usulan Pemerintah Daerah, sebesar Rp200 ribu per bulan per KPM selama enam bulan, dengan sasaran 5,9 juta KPM usulan daerah di luar penerima Kartu Sembako dan BST. Tambahan anggaran yang diperlukan untuk bantuan ini adalah sebesar Rp7,08 triliun.

“Menteri sosial juga menerima permintaan dari daerah 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi kita telah memutuskan bahwa keluarga ini akan diberikan sama seperti keluarga penerima Kartu Sembako,” ujar Menkeu.

Keenam, Diskon Listrik, untuk pelanggan 450VA dan 900VA, yang diperpanjang sampai Desember 2021, dengan sasaran 32,6 juta pelanggan.

“Untuk ini kita akan menambahkan anggaran subsidi diskon listrik sebesar Rp1,91 triliun, sehingga alokasi untuk program diskon listrik yang tadinya Rp7,58 triliun akan naik menjadi Rp9,49 triliun,” terang Sri Mulyani.

Ketujuh, Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abodemen Listrik, yang diperpanjang sampai Desember 2021, dengan sasaran 1,14 juta pelanggan.

“Yang selama ini kita alokasikan dan akan selesai pada bulan September, kita juga akan perpanjang sepanjang tahun sampai dengan Desember, sehingga akan ada tambahan Rp420 miliar dari anggaran yang tadinya Rp1,69 triliun. Dalam hal ini total anggaran untuk bantuan rekening minimum atau biaya abodemen ini menjadi Rp2,11 triliun,” ujarnya.

Baca Juga

Luhut Daftar Bansos, Pendaftaran Ditolak Otomatis gara-gara Punya Mobil dan Tanah

Kedelapan, Program Prakerja, dengan total sasaran sebanyak 8,4 juta peserta. Alokasi anggaran ditambah dari Rp20 triliun (untuk 5,6 juta peserta), menjadi Rp30 triliun dengan tambahan 2,8 juta orang sasaran lainnya.

“Beberapa survei menggambarkan bahwa Program Prakerja ini cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK,” imbuhnya.

Ketujuh, Subsidi Kuota Internet, bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, yang diperpanjang sampai Desember 2021, dengan sasaran 38,1 juta pelajar/tenaga pendidik baik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan.

“Kami masih akan terus bersama Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama, karena ini menyangkut semua sekolah, termasuk sekolah keagamaan (madrasah, pesantren) ada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik. Kami sudah alokasikan Rp5,54 triliun untuk meng-cover sampai dengan bulan Desember nanti. Sehingga totalnya nanti akan menjadi Rp8,53 triliun dari yang alokasi sekitar Rp3 triliun,” ungkap Menkeu.