Tiga Saksi Paslon Gubernur Maluku Utara Walk Out saat Rapat Pleno KPU, Ternyata Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Saksi dari Paslon 01 Husain-Asrul (HAS), Muhammad Kasuba-Basri Salama (MK-BISA) nomor urut 03 dan Paslon 02 Aliong Mus-Sahril Taher (AM-SAH) walk out dalam sidang pleno terbuka. 

Aksi walk out saksi dari tiga paslon gubernur dan wakil gubenur Maluku Utara itu karena menolak hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Saksi-saksi yang hadir ini menolak lantaran mencium banyak kecurangan yang dilakukan paslon Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe di Halmahera Utara. 

Saksi paslon 01 Sultan Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan (HAS), Muzril mendapatkan informasi dugaan penggelembungan suara dengan mencoblos 100 persen surat suara yang ada di TPS Halmahera Utara.

“Terdapat pemilih siluman atau penggunaan pada DPTb, dan DPK yang tidak sesuai dengan daftar hadir di seluruh TPS di Halmahera Utara,” ujar Muzril dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Selain itu, dokumen daftar hadir para KPPS tidak memperlihatkan kepada saksi paslon ketika diminta.

Baca Juga

Sherly Tjoanda Tak Habis Pikir, Hasil Panen dan Ikan Berlimpah tapi Harganya Masih Mahal, Ternyata Ini Biang Keroknya

“Ada juga pencoblosan surat suara sisah yang dilakukan petugas KPPS TPS 1 di Desa Bali Sosang, ini dibuktikan dengan video yang telah dikantongi,” jelas dia.

Muzril menilai, Paslon Sherly-Sarbin juga menggunakan fasilitas pemerintah Halmahera Utara ketika melakukan kampanye.

“Selain itu alasan penolakan ini terjadi karena kecurangan yang sistematis yang melibatkan ASN,” ujarnya.

Tensi meningkat setelah saksi paslon 01 lainnya, Rifai Achmad, membanting meja dan memutuskan untuk walk out.

Kemudian, diikuti oleh saksi dari paslon 02 Aliong Mus-Sahril Thahir (AM-SAH) dan paslon 03 Muhammad Kasuba-Basri Salama (MK-BISA).

Rifai mengaku alasan di balik aksi walk out karena Ketua KPU Maluku Utara, Mohtar Alting, tidak lagi bersikap netral dalam memimpin rapat pleno. 

Mohtar dikritik karena sering kali membatasi hak saksi untuk berbicara, bahkan dengan alasan yang dinilai tidak substantif.  

“Dia selalu mengebiri hak kami untuk berbicara, dengan alasan yang tidak jelas,” tegasnya.

Sementara, puncak kemarahan terjadi ketika Arifin Djafar, saksi dari paslon AM-SAH, tidak diberi kesempatan untuk berbicara.