Mahfud MD Dukung Usulan Prabowo soal Evaluasi Pilkada Langsung, Ternyata Karena Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, memberikan apresiasi terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto yang menyarankan agar kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. 

Menurut Mahfud, usulan ini merupakan langkah positif dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang selama ini dinilai mahal dan rentan masalah.

"Ini ide yang bagus, untuk mengevaluasi apakah kita perlu kembali ke sistem DPRD atau tidak. Yang sekarang ini selain biayanya tinggi, juga penuh masalah," ujar Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, DIY, Jumat (13/12/2024).

Mahfud mengingatkan bahwa pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014, sempat disahkan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. 

Namun, hanya beberapa hari setelahnya, SBY mencabutnya dan memilih menerbitkan Perppu untuk mempertahankan Pilkada langsung.

Baca Juga

Jubir Kemenko Beberkan Penjelasan Detail Terkait Perjanjian Dagang Indonseia-AS

"Perppu itu dicabut dalam waktu dua hari karena situasi politik yang sangat panas saat itu," kenang Mahfud.

Dia menilai wacana Prabowo ini perlu dibahas lebih lanjut, terutama terkait bagaimana sistem Pilkada yang diusulkan tetap memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang ingin dibangun.

"Sistem ini perlu didiskusikan lebih lanjut, bagaimana kita membangun demokrasi yang lebih baik," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pendapat serupa di hadapan para kader Golkar dalam perayaan HUT ke-60 partai tersebut pada Kamis (12/12). 

Prabowo mengatakan, di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD terbukti lebih efisien dan mengurangi pemborosan anggaran.

"Di negara-negara tetangga kita, cukup memilih anggota DPRD, dan mereka yang akan memilih kepala daerah. Lebih efisien dan tidak memakan biaya besar," ujarnya.

Prabowo menekankan, dengan sistem ini, anggaran Pilkada yang besar bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan infrastruktur.

"Kenapa harus mengeluarkan uang yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti memberi makan anak-anak kita, memperbaiki sekolah, dan irigasi," kata Prabowo.

Prabowo juga mengkritik tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para calon dalam Pilkada, yang menurutnya sangat memberatkan dan perlu segera diperbaiki. 

"Pilkada ini terlalu mahal. Lihat saja, yang menang pun terlihat lelah, apalagi yang kalah," ungkapnya.

"Puluhan triliun bisa habis hanya dalam beberapa hari, baik dari negara maupun dari politikus," pungkas Prabowo. (aag)