Pemerintah Diminta Turun Tangan Tuntaskan Konflik Dualisme Kepemimpinan Dekopin

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sedang mengalami gejolak berupa dualisme kepemimpinan dalam waktu terkahir ini.

Dualisme kepemimpinan pada badan organisasi Dekopin itu turut disorot oleh sejumlah kalangan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Euis Amalia meminta pemerintah untuk ikut turun menangani dualisme kepemimpinan Dekopin agar dapat berakhir.

"Kami mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi mohon untuk bisa memberikan arahannya sehingga dualisme ini bisa disatukan dengan baik dan diselesaikan dengan baik dan menjadikan koperasi Indonesia dan lebih bergerak lagi," kata Euis yang juga anggota Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Euis menuturkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi harus segara mengambil langkah kongkret.

Tentunya langkah tersebut diperlukan untuk menuntaskan konflik yang ada pada badan organisasi Dekopin.

Baca Juga

Indonesia Disebut Miliki Keunggulan Pada Sisi Hulu, Pemerintah Komitmen Kembangkan Industri Intermediate Mineral

Ditambah, Dekopin memiliki fungsi utama dalam koordinasi koperasi di Indonesia sesuai Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.

"Karena musyawarah adalah bagian dari tradisi budaya Indonesia, bagaimana persoalan-persoalan menurut saya dengan komunikasi yang baik, dengan musyawarah yang baik, tidak ada yang tidak bisa selesai. Semua dapat diselesaikan dengan baik selama punya tujuan baik, punya niat baik, punya cita-cita yang baik," ujar Euis.

"Jadi kita berharap bahwa Dekopin ini betul-betul menyerap aspirasi, menjadi motor penggerak koperasi di Indonesia. Karena kita tahu bahwa koperasi adalah fundamental ekonomi Indonesia, koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia," sambungnya.

Tak hanya itu, Euis menjelasakan keberadaan koperasi turut menjadi motor pendukung visi Asta Cita milik Presiden RI, Prabowo Subianto.

Pasalnya, visi tersebut turut menargetkan kemandirian ekonomi masyarakat yang dinilainya dapat terwujud dengan koperasi.

"Termasuk juga program makan bergizi gratis, kita harapkan Koperasi dilibatkan, UKM dilibatkan sehingga tujuan-tujuan untuk mensejahterakan masyarakat bisa terwujud dan itu bisa menjadi lebih kuat kalau Dekopin sebagai pimpinan yang mewadahi koperasi mengkordinir koperasi," tegasnya.

Sementara itu, Akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Sudarsono Hardjosoekarto menegaskan bahwa penyatuan dualisme Dekopin sangat penting. 

Sumber :

• Istimewa

Sebab, saat ini pegiat koperasi Indonesia sedang mendorong revisi Undang-Undang Perkoperasian yang telah 10 tak ada pembaharuan.

"Dengan adanya himbauan dari Forkopi ini untuk bersatunya Dekopin sangat penting. Karena dengan adanya perpecahan Dekopin itu justru menghambat, tidak menjadi pendorong positif untuk terbentuknya Undang-Undang Perkoperasian yang baru," katanya.

Sudarsono menilai peranan koperasi sangat strategis dalam membabgun perekonomian masyarakat.

Karenanya, ia mendukung kebijakan Prabowo yang akan mengoptimalkan kembali peranan koperasi.

"Karena itu kita harus bersatu secara nasional dan membuat langkah-langkah yang produktif supaya keinginan presiden untuk memberikan peran yang tinggi pada lingkungan usaha yang sangat maju pada era digitalisasi ini. Koperasi juga harus menyelesaikan diri, kalau tidak bersatu ini menjadi masalah," pungkasnya. (raa)