Wacana Denda Damai untuk Koruptor Dikritik Mahfud MD, Ketua Komisi III DPR: Ini Orang Gagal, Apa yang Mau Dinilai?

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons kritikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD soal wacana pemerintah memberlakukan denda damai bagi koruptor.

Politisi Partai Gerindra ini meminta Mahfud MD tidak menghasut publik bahwa Presiden RI Prabowo Subianto sedang mengajarkan pelanggaran hukum melalui wacana denda damai untuk koruptor.

“Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan pelanggaran hukum,” tegas Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

Sumber :

• Syifa Aulia/tvOnenews.com

Habiburokhman lantas menyebut Mahfud sebagai orang gagal lantaran dinilai kurang maksimal ketika menjabat sebagai Menko Polhukam di kabinet Presiden ke-7 RI Jokowi.

Baca Juga

Usai dari Kalbar, Mendagri Tito Bersama Presiden Bertolak ke Kalteng Bahas Penguatan Penanganan Karhutla

“Mahfud ini orang gagal, dia sendiri menilai dia gagal, lima tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan. Jadi itu aja, saya males, capek kita berdebat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan Prabowo bukan orang yang melanggar hukum dalam membuat kebijakan.

“Enggak mungkin Pak Prabowo itu intruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Menurutnya, wacana Prabowo memberlakukan denda damai terhadap para koruptor bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

Oleh karena itu, Habiburokuman meminta Mahfud tidak memperdebatkan hukum pengembalian aset korupsi dari denda damai tersebut.

“Kita memperdebatkan hal yamg remeh temeh, tapi melupakan hal paling substansi, pemberantasan korupsi. Tinggal saja kepolisian, kejaksaan, KPK meterjemahkan arahan Pak Prabowo sesuai dengan hukum dan UU yang berlaku,” pungkasnya. (saa/muu)