Wagub DKI: Satpol PP Jadi Penyidik Pelanggaran Prokes Covid-19, Perda Tengah Direvisi

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberikan kewenangan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)sebagai penyidik pidana pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, Kebijakan ini akan diterapkan dengan mengajukan revisi Perda Nomor 2 tahun 2020 ke  DPRD DKI.

“Saat ini Pemprov DKI tengah melakukan revisi Perda terlebih dahulu.” Jelas Riza di Jakarta saat menghadiri  acara vaksinasi di hotel sultan, Jakarta Selatan.

Riza, menambahkan, pihak  Pemrov berencana menjadikan Satpol-PP sebagai pendamping polisi  selama PPKM Darurat diberlakukan.

Berdasarkan draf revisi peraturan daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, pasal tambahan mengenai kewenangan Satpol PP sebagai penyidik tertulis dalam BAB IXA soal Penyidikan pada Pasal 28A.

Pasal 28A menyebutkan selain aparat kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta atau penyidik pada Satpol PP diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda.

Dalam Pasal 28A ayat (2) disebutkan ada 14 kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP yaitu: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana; 3. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Kemudian 4. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana; 5. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; 6. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana.

Lalu 7. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; 8. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 9. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; 10. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 11. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi; 12. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; 13. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; 14. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam ayat (3) pasal 28A, hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini diminta untuk memberitahu dimulai penyidikan dah hasil penyidikan kepada penyidik Polri. Dalam ayat (4) Pasal 28A, PPNS juga berhak menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Tinggi. (bim/mii/ant)