Pasca Disindir Prabowo, Kejagung Respons Soal Vonis Ringan Harvey Moeis PT Timah

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespon soal pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto soal vonis pelaku kasus korupsi PT Timah yang dianggap terlalu ringan. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengaku bahwa pihaknya sudah mengajukan banding dan sudah mendaftarkan perkara tersebut. 

"Kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, lakukan banding dan sudah didaftarkan di Pengadilan," katanya, Selasa (31/12/2024). 

Harli menjelaskan, bahwa saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah menyusun poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding imbas putusan Pengadilan terhadap salah satu tersangka Harvey Moeis. 

"Memang kami berkomitmen, barangkali salinan putusan masih kita tunggu, tapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan oleh JPU, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman, sebagai dasar untuk menyusun dari dalil yang kita sampaikan," jelasnya. 

Ia juga mengakui putusan Pengadilan tak sesuai apa yang diajukan penuntut umum yakni 12 tahun, namun Hakim mengabulkan hanya 6,5 tahun. 

Baca Juga

Kades Tlogosari Pati Jadi Tersangka Korupsi Rp805 Juta, Kejari Sita Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah

"Kami mendukung apa yang disampaikan beliau (Prabowo), dan kota responsif melakukan upaya-upaya untuk banding terhadap itu," tandasnya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung soal vonis ringan yang diterima oleh pelaku korupsi PT Timah senilai Rp300 Triliun. 

Meski tak secara gamblang menyebut siapa sosok tersebut, namun pelaku yang telah divonis oleh pengadilan yakni Suami dari Sandra Dewi, Harvey Moeis. 

Harvey hanya divonis 6,5 tahun penjara, sementara Prabowo yang melihat tersebut mengingkan para koruptor itu dipenjara hingga 50 tahun. 

"Saya mohon ya, kalau sudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian, triliunan, ya semua unsur lah, trutama juga hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi, tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, rampok triliunan, eh kok triliunan, ratusan triliun vonisnya sekian tahun,” kata Prabowo, di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Prabowo juga menyindir bahwa didalam penjara pelaku tindak korupsi tersebut mendapatkan sejumlah fasilitas di dalam penjara.

“Nanti jangan-jangan di penjara pake AC, punya kulkas, pake TV, tolong Menteri Memasyarakatan ya, Jaksa Agung, naik banding gak? Naik banding ya. Naik banding,” tegasnya.