BPTJ Pastikan Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Beralih ke Pemkot Bogor Mulai 2025

Bogor, tvOnenews.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, pengelolaan layanan Biskita Trans Pakuan resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Kemenhub, Suharto, langkah ini sesuai dengan surat kesanggupan pelimpahan subsidi angkutan umum melalui skema Buy The Service (BTS) yang diajukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor pada 25 Juni 2024.

Layanan Biskita Trans Pakuan, yang telah beroperasi di Kota Bogor sejak November 2021, merupakan program subsidi dari pemerintah pusat sebagai stimulus. Program ini dirancang untuk mendorong pemerintah daerah mengambil alih pengelolaan layanan transportasi secara mandiri.

Proses pengalihan sendiri telah dimulai sejak 2023, meski sebelumnya terkendala kesiapan Pemkot Bogor. Namun, di tahun 2024, Pemkot Bogor telah menyatakan komitmennya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar.

“Proses ini tidak dilakukan secara mendadak. Pemerintah pusat telah memberikan waktu dan panduan yang cukup agar Pemkot Bogor siap mengelola layanan ini,” ujar Suharto.

Sebagai pilot project, Biskita menunjukkan bagaimana layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau dapat diterapkan. Namun, Suharto mengingatkan bahwa pilot project bersifat sementara, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan layanan ini.

Baca Juga

Prakiraan Cuaca 5 Oktober, BMKG Sebut Jakarta dan Sekitarnya Berawan Tebal hingga Berpotensi Hujan Ringan

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 138-139, pemerintah daerah diwajibkan menjamin tersedianya transportasi umum yang berkualitas. Dukungan ini diperkuat oleh PP No. 35 Tahun 2023 dan Permendagri No. 15 Tahun 2024, yang mengamanatkan minimal 10% pajak kendaraan bermotor dialokasikan untuk transportasi umum.

“Kami berharap Pemkot Bogor dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung keberlanjutan layanan angkutan umum secara bertahap,” tambahnya.

Suharto juga menjelaskan bahwa kebijakan rasionalisasi anggaran di pemerintah pusat berdampak pada pengurangan alokasi untuk subsidi layanan transportasi. Akibatnya, program subsidi BTS tidak dapat lagi dibiayai oleh pemerintah pusat.

Selain di Kota Bogor, layanan Biskita juga telah hadir di Bekasi dan Depok, dengan mekanisme pembiayaan yang berbeda. Di Kabupaten Bekasi, misalnya, pembiayaan dilakukan melalui APBD atau skema mandiri.

Membangun Transportasi Modern di Jabodetabek

Sejak kehadirannya, Biskita diharapkan mampu membangun budaya transportasi modern dan meningkatkan permintaan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek.

“Melalui layanan ini, kami ingin menciptakan kesetaraan transportasi massal yang nyaman dan berdaya saing di wilayah Bodebek,” pungkas Suharto.

Dengan langkah ini, pengelolaan transportasi di Kota Bogor akan memasuki era baru, membawa harapan akan layanan yang semakin berkualitas untuk masyarakat. (ant/aag)