Haris Rusly Moti: Prabowocare, Bukti Komitmen Kerakyatan di 100 Hari Awal Pemerintahan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan Prabowo-Gibran memang tidak secara resmi menetapkan program kerja 100 hari. 

Namun, bagi publik, periode ini sering dijadikan tolok ukur awal untuk melihat keseriusan sebuah pemerintahan dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya.

Langkah awal pemerintahan ibarat memberikan "uang muka tanda jadi." Seperti dalam akad nikah yang diiringi mahar, komitmen tak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan aksi nyata.

Pandangan ini dipaparkan oleh Haris Rusly Moti, aktivis gerakan mahasiswa 1998 kepada awak media pada Selasa (21/1/2025).

Kata dia, dalam 100 hari pertama, Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmen kerakyatan melalui berbagai kebijakan populis. 

Baca Juga

Upaya Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Genjot Pembangunan Sekolah Rakyat

"Terobosan-terobosan ini menjadi tanda keseriusan mereka, bahkan di tengah tantangan ekonomi global yang berat," bebernya.

Lanjutnya menjelaskan, bahwa istilah "Prabowocare" saya gunakan untuk menggambarkan serangkaian kebijakan berpihak pada rakyat, mirip dengan semangat "Obamacare" di era Presiden Barack Obama. 

"Kebijakan-kebijakan ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya. 

Menurutnya, ada tujuh kebijakan utama yang mencerminkan semangat Prabowocare, sebagai berikut:

1. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%, sebuah langkah yang disambut positif oleh para pekerja.

2. Penyesuaian PPN Barang Mewah

Presiden Prabowo mengambil risiko besar dengan menerapkan kenaikan PPN 12% secara selektif hanya untuk barang mewah. Keputusan ini menekan potensi penerimaan pajak dari Rp75 triliun menjadi Rp3 triliun, demi melindungi daya beli masyarakat.

3. Penurunan Biaya Haji

Rerata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 turun menjadi Rp55,4 juta, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Harga Gabah Naik, Petani Untung

Harga jual gabah dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, memastikan stabilitas harga beras sekaligus melindungi petani dari kerugian.

5. Pembatasan Impor Strategis

Pemerintah membatasi impor jagung, gula, garam, dan beras sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan melindungi harga komoditas lokal.

6. Stimulus Ekonomi Rp38,6 Triliun

Stimulus ini mencakup bantuan beras, diskon listrik, insentif pajak, dan pembebasan PPh untuk UMKM, guna meningkatkan daya beli masyarakat.

7. Program Makan Bergizi Gratis untuk Pelajar

Program ini bertujuan membangun generasi emas 2045. Meski belum merata, manfaatnya sudah dirasakan di banyak daerah.