Kepala BNPB: Relokasi penduduk terdampak gempa Palu 2018 terhambat urusan penyediaan tanah

Jakarta, tvOne

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto membeberkan sejumlah kendala relokasi warga pascabencana yang tengah dihadapi lembaganya.

Seperti pada penanganan pascabencana Gempa Palu 2018, Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2022 di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa relokasi penduduk terdampak terhambat lantaran urusan penyediaan tanah yang tidak selesai.

Ditegaskan pula bahwa pembagian tugas antarlembaga/kementerian terhadap relokasi penyintas bencana tersebut sudah jelas. Namun, saat terjadi masalah, BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap persoalan tersebut.

"Namanya bencana, orang tahunya BNPB dan BPBD. Kemarin juga Bapak Wapres tahunya BNPB. Begitu kami jelaskan, Pak untuk Palu, BNPB sudah selesai 99,9 persen karena BNPB membangun yang di situ, sementara yang relokasi itu kementerian lain," kata dia.

Selain itu, untuk relokasi warga terdampak awan panas guguran (APG) Gunung Semeru 2021, Suharyanto mengatakan bahwa hingga saat ini masih berjalan baik.

Baca Juga

Gus Hans Ingatkan Marwah Rais Aam PBNU: Jangan Direduksi Jadi “Paket Istana”

Namun, lanjut dia, masalahnya hunian tetap telah selesai lebih cepat sebanyak 1.700-an unit dibandingkan hunian sementara sebanyak 300-an unit. Pembangunan tersebut juga melibatkan lembaga donor keuangan.

Untuk relokasi warga terdampak gempa Kabupaten Pandeglang 2022, Suharyanto mengatakan bahwa kendalanya sampai sekarang belum masuk pendataan berapa rumah yang rusak berat maupun rusak ringan.

Ditekankan pula pentingnya rekonstruksi dan rehabilitasi turut pula dikendalikan oleh BNPB dan BPBD guna percepatan relokasi warga terdampak.(Ant/Jeg)