Pengamat Nilai Penyelesaian Kasus Pagar Laut Jadi Ujian Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menilai polemik pagar laut di perairan Tangerang, Banten, menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini menjadi cerminan apakah kebijakan yang dikeluarkan negara berdasarkan landasan hukum atau karena tekanan dari pihak tertentu.

“Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menjadi cerminan apakah kebijakan negara mampu berdiri tegak di atas landasan hukum dan keadilan sosial, atau justru terombang-ambing oleh tekanan pihak tertentu,” ujar Pieter dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Di sisi lain, mantan Ketua Komisi III DPR itu menilai perintah Prabowo untuk menyegel dan membongkar pagar laut tampaknya tidak berjalan mulus.

Sebab, ketika 600 personel TNI Angkatan Laut mulai melakukan pembongkaran pada Sabtu (18/1/2025), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono justru meminta pembongkaran ditunda dengan alasan perlunya kajian lebih mendalam. 

Pieter mengatakan ketidaksepahaman ini menyoroti lemahnya koordinasi antarkementerian. Pieter juga menyoroti sikap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah pagar laut.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

“Langkah Nusron Wahid dalam mencabut sertifikat tanah di kawasan ini sangat berlebihan, alih-alih menimbulkan kontroversi. Sebagai pejabat publik, dia seharusnya berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak luas,” ujarnya.

Dia menjelaskan merujuk Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, definisi tanah meliputi permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah kolom air.

Menurut Pieter, hak atas perairan dapat disertifikatkan. Hal ini merujuk pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mengatur pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan di laut.

Atas hal ini, Pieter berharap Prabowo dapat menyelesaikan kasus ini sesuai bukti dan aturan hukum yang berlaku, bukan karena opini kelompok tertentu.

“Pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan agar pemerintahan Prabowo tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan terkait kasus pagar laut.

“Di tengah berbagai spekulasi dan tekanan, pemerintah perlu mengambil langkah yang tidak hanya tegas tetapi juga bijaksana, demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandas Pieter. (saa/nba)