Masyarakat Desak DPRD Bangka Belitung Bentuk Pansus Usut Kerugian Lingkungan Dugaan Kasus Korupsi Pertambangan

Jakarta, tvOnenews.com - Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung mendesak pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kerugian lingkungan dampak pertambangan dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah.  

Desakan pembentukan Pansus terhadap DPRD Provinsi Bangka Belitung itu ditengarai adanya kecurigaan masyarakat terkait kerugian lingkungan mencapai Rp271 triliun yang dinilai berdasarkan perhitungan tak tepat. 

Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung, Kurniadi Ramadani menegaskan pihaknya mendukung semua upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kendati demikian pemberantasan korupsi diingatkannys harus dari niat yang baik, bukan karena tekanan ataupun karena kepentingan kekuasaan bisnis sehingga tidak terkesan tebang pilih.

"Kontroversi terhadap perlıitungan kerugian negara benilai Rp271 triliun harus segera diselesaikan yang hingga hari ini adalah kegaduhan di Bangka Belitung. Bisa berakibat kondisi tidak kondusif yang harus kita antisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi dan terulang kasus serupa di Bangka Belitung seperti terjadi pada 5 Oktober tahun 2006 lalu. Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan DPRD provinsi Bangka Belitung menyikapi permasalahan ini dengan serius karena sangat berdampak bagi ekonomi Bangka Belitung," kata Kurniadi secara tertulis, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Kurniadi mendesak penegak hukum dan pihak terkait dalam tata laksana pertimahan di Bangka Belitung untuk membuka seluas-luasnya dan menyajikan data valid kepada publik terkait perkara korupsi melibatkan PT Timah dan lima smelter itu. 

Baca Juga

Kejari Jembrana Setor Uang Penggganti Kasus Korupsi ke Kas Negara

Langkah tersebut juga disampaikannya bertujuan memberikan keadilan bagi rakyat Bangka Belitung dan untuk menghentikan perpecahan serta kegaduhan di Bangka Belitung.

Dampaknya, agar perkembangan ekonomi dapat kembali tumbuh dan dapat memberikan kepercayaan kepada dunia investasi di Bangka Belitung .

"Kami mendorong DPRD Bangka Belitung memanggil semua pihak dalam penyajian data valid yang selanjutnya di sajikan kepada publik. Agar tidak terjadi fitnah yang berkepanjangarı di negeri serumpun sebalai ini. kami mendorong DPRD agar ınenıbentuk Pansus dalam menyikapi permasalahan ini," katanya.

Tak hanya itu, Kurniadi bersama kubunya mendesak DPRD Bangka Belitung membentuk tim kajian khusus yang terdiri dari berbagai pihak berkompeten.

Langkah itu diperlukan dalam upaya pengumpulan data valid, verifikasi faktual dan metode perhitungan serta kajian-kajian logis yang dapat diuji secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan.