Kontras Soroti Kinerja Polri, Perlu Pembenahan Serius

Jakarta, tvOnenews.com - Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya menyoroti kinerja Polri yang makin menurun karena sejumlah persoalan di institusi Polri. Menurut Dimas, setidaknya terdapat 3 persoalan utama di institusi Polri yang harus dibenahi. 

"Catatan KontraS serta Koalisi Reformasi Polri ada 3 masalah fundamental di institusi Polri. Pertama, problem struktural tidak kompatibel," ujar Dimas saat menjadi narasumber di acara rilis hasil survei Civil Society for Police Watch soal 'Pandangan Publik Terhadap Wacana Reposisi Polri' di Hotel Ibis Budget Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2025).

Persoalan fundamental kedua adalah masalah kultural masih melekat dengan budaya militer atau budaya kekerasan. Menurut dia, Polri hari-hari ini menjadi lembaga koersif, watak kekerasan dan hal tersebut yang dirasakan oleh publik. Saat ini, kata dia, publik merasa tidak bebas, merasa takut untuk bersuara di ruang publik.

"Ketiga, profesionalisme, yakni sudah jauh dari cita-cita polisi yang profesional. Hari ini Polisi menjadi mesin politik, menjadi alat politik, menjadi perpanjangan tangan kekuasaan," bener Dimas.

Sepanjang Tahun 2024, kata Dimas, banyak kejadian yang melibatkan Polri seperti kasus pemerasan terhadap tersangka atau terdakwa. Menurut dia, hal tersebut merupakan masalah integritas yang dipertaruhkan pada lembaga kepolisian. 

"Karena itu, reposisi merupakan wacana yang tidak bisa dihindarkan, karena publik merasa kecewa dengan kinerja Polri. Dengan demikian, kita perlu mendorong agar reposisi perlu ini dapat terwujud, karena kita berharap ada pembenahan dan perubahan secara serius terhadap kinerja Polri," imbuh Dimas.

Baca Juga

Andrie Yunus Akhirnya Buka Suara Soal Penyiraman Air Keras: Saya akan Tetap Kuat Hadapi Teror Pengecut

Pada kesempatan itu, Majelis Etik dan Pertimbangan Organisasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim menyatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri cukup rendah, karena berdasarkan temuan survei Civil Society for Police Watch yakni 44 persen publik tidak percaya dengan kinerja Polri.

“Reposisi Polri, apakah di bawah Presiden, Kejaksaan, Kemendagri, Kemenhan perlu untuk didiskusikan lebih lanjut. Mengapa? Karena temuan survei ini dapat memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa reposisi Polri perlu dilakukan, agar melahirkan Polri yang lebih baik ke depannya,” kata Sasmito.