Terungkap Aksi Penyelundupan Tali Kawat Baja Ilegal, Ternyata Bikin Negara Rugi Capai Miliaran Rupiah

Jakarta, tvOnenews.com - Kepolisian mengungkap kasus penyelundupan tali kawat baja ilegal yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan banyak pekerja yang bergantung pada kualitas tali kawat baja untuk berbagai keperluan industri. 

Salah satu kasus yang mencuat adalah penyelundupan yang dilakukan oleh PT Nobel Riggindo Samudra.

Perusahaan di Cikarang ini mengimpor produk dari luar negeri tanpa memenuhi standar.

Bareskrim Polri menyelidiki kasus ini selama tiga bulan, dari November 2024 hingga Januari 2025.

Satgas Penyelundupan akhirnya berhasil mengungkap praktik ilegal tersebut.

Baca Juga

Diduga Aniaya Perempuan hingga Pakai Narkoba, Oknum Polisi di Tegal Resmi Dipecat

Salah satu lokasi yang disasar adalah gudang di Delta Silikon 2, Cikarang Selatan.

Gudang itu digunakan untuk menyimpan tali kawat baja ilegal.

"Modus operandi yang dilakukan yaitu PT NRS melakukan importasi tali kawat baja dari Korea Selatan, Portugal, India, dan Singapura serta pembelian dari beberapa perusahaan dalam negeri dengan mengganti nomor pos tarif pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025)

Mereka diduga tidak hanya melakukan penyelundupan, tetapi juga memalsukan dokumen impor, termasuk kode HS dan dokumen lainnya.

Selain itu, perusahaan ini tidak membayar kewajiban pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang semakin memperbesar kerugian negara. 

Sementara, Riris Haryati, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Nobel Riggindo Samudra, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia diduga bertanggung jawab atas seluruh praktik ilegal yang dijalankan perusahaannya.

"PT Nobel Riggindo Samudra adalah perusahaan lifting yang menjual barang tali kawat baja ilegal dengan memalsukan dokumen impor, yaitu PIB kode HS dan lainnya. Serta tidak membayar kewajiban Pajak PPN, dan lain-lainnya," ujar Helfi

Selain aspek pajak, produk yang diperdagangkan oleh PT Nobel Riggindo Samudra juga tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

Hal ini menjadi perhatian serius karena tali kawat baja merupakan komponen krusial dalam industri lifting dan konstruksi.

Jika kualitasnya tidak sesuai standar, risiko kecelakaan kerja akibat putusnya tali kawat baja akan meningkat.