Istana Sebut Isu Sri Mulyani Mundur dari Jabatan Menteri Keuangan Adalah Hoaks

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pengunduran diri Menteri Keuangan, Sri Mulyani, adalah tidak benar alias hoaks.

Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, yang memastikan bahwa Sri Mulyani masih bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menkeu.

“Kami ingin menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pengunduran diri Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah tidak benar alias hoaks,” ujar Hariqo dalam pernyataan resmi, Selasa (18/3/2025).

Ia menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi terkait pengunduran diri tersebut, seperti yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi sebagaimana yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hariqo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berita bohong. Ia meyakini bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran tinggi dalam menyikapi informasi yang belum terverifikasi.

Baca Juga

Viral WNI Gabung Tentara Israel, Pengamat: Bisa Dicabut Kewarganegaraannya dan Terjerat UU Terorisme

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Kami meyakini, kami mempercayai masyarakat kita tidak mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang jelas-jelas belum terverifikasi,” tegasnya.

Pemerintah juga mengingatkan pentingnya mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Berita hoaks seperti ini dinilai dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mengganggu stabilitas pemerintahan.

Sri Mulyani sendiri hingga saat ini masih aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Tidak ada indikasi bahwa ia akan mundur, seperti yang diklaim dalam isu yang beredar.

Masyarakat diimbau untuk hanya mengacu pada sumber informasi yang resmi dan terpercaya, seperti pernyataan dari pemerintah atau lembaga terkait.

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah percaya pada isu-isu yang tidak memiliki dasar yang jelas,” tutup Hariqo. (agr/iwh)