DPR RI Audiensi Tertutup dengan Koalisi Masyarakat Sipil Bahas RUU TNI

Jakarta, tvOnenews.com - Pimpinan DPR RI bersama Komisi I DPR RI melakukan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Audiensi digelar secara tertutup.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengklaim pertemuan tersebut menemui titik temu terkait RUU TNI yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah.

“Pertemuan tadi berjalan dengan hangat, lancar, diskusi dan dialog yang membangun dan ada kesepahaman dengan kedua belah pihak. Insya Allah saya pikir ada titik temu,” kata Dasco usai audiensi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Dia mengatakan dalam audiensi itu pihaknya memberikan penjelasan sekaligus mengakomodir aspirasi Koalisi Masyarakat Sipil terkait RUU TNI.

Meski demikian, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu tidak menjelaskan alasan audiensi tersebut digelar tertutup dari publik.

“Wah saya enggak tahu ya tadi, itu emang begitu dari tadi, tapi enggak ada masalah kok tadi,” kata dia.

Baca Juga

DPR Soroti Tantangan Industri Pertahanan Nasional: Kunci Ada di Konsistensi Kebijakan dan Integrasi BUMN-BUMS

Sementara itu, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan audiensi itu untuk menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap draft RUU TNI.

“Kami menyampaikan catatan yang pertama tentang pentingnya memastikan fungsi TNI, tugas pokok dan berantai ini tetap ada dalam jalur pertahanan,” tegas Usman.

“Dan yang terpenting tentara tetap berada dalam kontrol supremasi sipil. Karena itu pasal-pasal yang kami bahas tadi harus diarahkan untuk memastikan tegaknya supremasi sipil, tegaknya negara hukum,” tambahnya.

Usman menambahkan kedua pihak sepakat setuju mencegah kembalimya disfungsi militer melalui RUU TNI.

“Dalam akhir pertemuan bahwa kita sama-sama setuju untuk mencegah kembalinya disfungsi militer melalui undang-undang TNI dan tegaknya supremasi sipil,” tandasnya. (saa/muu)