3 Polisi Tewas di Lampung, Komisi III DPR: Kami Dukung Proses Hukum Tegas, Transparan dan Tanpa Pandang Bulu

Jakarta, tvOnenews.com - Tiga anggota Kepolisian di Way Kanan, Lampung tewas tertembak oleh diduga oknum TNI. Insiden nahas ini terjadi ketika Anggota Polri tersebut menggerebek aktifitas judi sabung ayam. 

Merespons hal ini, Anggota Komisi III DPR Lola Nelria Oktavia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga anggota Polri dalam insiden tragis tersebut. 

“Ini bukan hanya luka bagi institusi kepolisian, tetapi juga luka bagi kita semua sebagai bangsa. Tentu ini menjadi catatan serius bagi kami di Komisi III DPR RI,” ujar Lola kepada wartawan, Selasa (18/3/25)

Lola menambahkan, Insiden ini menunjukkan bahwa praktik judi sabung ayam yang selama ini dianggap sepele, ternyata bisa menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan nyawa aparat di lapangan. 

“Lebih menyedihkan lagi jika keterlibatan oknum aparat dalam lingkaran aktivitas ilegal semacam ini benar adanya. Ini mencerminkan adanya penyakit di dalam sistem yang harus segera disembuhkan,” tutur legislator Fraksi Partai NasDem ini. 

Jika benar pelaku penembakan adalah oknum anggota TNI, lanjut Lola, ini menjadi perhatian besar. 

Baca Juga

Komisi III DPR Bentuk Panja untuk Awasi Kasus Mega Korupsi yang Menyeret Eks Jampidsus, Habiburokhman: Ada Beberapa Tempat akan Digeledah

“Kami mendukung proses hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. TNI dan Polri adalah dua institusi penting penjaga negara. Maka tindakan seperti ini sangat mencederai semangat sinergitas antar-institusi,” beber Lola. 

Lebih lanjut, terkait keluarga korban, Lola menegaskan, negara tidak boleh abai. Komisi III DPR akan memastikan agar keluarga ketiga anggota Polri tersebut mendapatkan perhatian, santunan, dan pendampingan yang layak. 

“Ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian para anggota yang gugur dalam tugas,” terang Lola. 

Bagaimana dengan situasi pascainsiden di Way Kanan? Lola berharap aparat segera meredam ketegangan dan memastikan situasi tetap kondusif. Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari konflik antarlembaga. 

DPR juga akan mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk perbaikan sistem koordinasi dan SOP penindakan di lapangan.

“Kejadian ini harus jadi momentum perbaikan serius. Tidak boleh ada lagi aparat yang gugur karena lemahnya sistem dan buruknya pengawasan. Ini bukan hanya tentang siapa yang salah, tapi bagaimana kita semua berbenah,” pungkas legislator dapil Jabar XI ini. (ebs)