Gasmen Dorong Pemerintah Percepat Pembangunan Pemukiman Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto ingin membuat perkampungan khusus jemaah haji dan umrah asal Indonesia di Arab Saudi.

Keinginan Prabowo itu bertujuan agar kegiatan jemaah asal Indonesia bisa terfokus pada satu tempat.
Wacana Presiden Prabowo tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Sahabat Komendan (Gasmen).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gasmen, Fakhri Ikbar Dhia mengatakan perkampungan jemaah haji dan umrah merupakan isu yang strategis untuk diperjuangkan agar pengelolaan pelaksanaan ekosistem haji dilakukan secara akuntabilitas dan berkelanjutan. 

Selain itu, menurut dia, keberadaan perkampungan jemaah haji Indonesia bisa menciptakan rasa aman dan bisa mengurangi pembengkakan angka sewa hotel pada jemaah. 

Oleh karenanya, Gasmen memberikan pandangan terkait wacana perkampungan jemaah haji tersebut.

“Kami mendukung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membuat perkampungan khusus jamaah haji dan umroh asal Indonesia di Arab Saudi,” kata Fakhri saat Launching Gerakan Percepatan Pembangunan Pemukiman Haji yang dibarengi dengan buka bersama dan santunan 1.000 anak yatim, kepada wartawan, Minggu (23/3/2025),  di Naraya Hotel Rawamangun, Jakarta Timur.

Baca Juga

Cuaca Ekstrem jadi Tantangan Calon Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci, Ini Tips Cegah Sakit Selama Ibadah

Selain mendukung Presiden, Gasmen juga mendorong Ketua Komisi VIII DPR RI untuk memastikan adanya perlunya kebijakan gerakan percepatan perkampungan khusus jamaah haji dan umrah asal Indonesia di
Arab Saudi.

“Gasmen juga mendorong Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), menindaklanjuti kebijakan teknik dan ekosistem pengelolaan hani dan umrah, khusunya dengan Kebijakan Gerakan Percepatan perkampungan Haji dan Umrah seperi yang diinginkan Presiden,” ujarnya.

Poin lain yang disampaikan Gasmen adalah memohon dukungan Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan secara khusus Organiasi Sosial Islam untuk mendukung kegiatan mulia Presiden
tersebut.

“Memohon dukungan dan doa masyarakat Indonesia dan umat Islam untuk secara partisipasi dan akuntabilitas mengawal proses terwujudnya gerakan percepatan  perkampungan khusus jamaah Haji dan Umrah asal Indonesia di Arab Saudi,” ungkap Fakhri.

Pada saat yang sama, GASMEN dan MUI telah menyepakati melakukan inisiasi terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) untuk akan melakukan proses percepatan pendirian perkampungan Jamaah Haji dan Umrah ini dengan melakukan mediasi, negoisasi, advokasi, kampanye kepada para stakeholder, share holder dan masyarakat/ umat muslim agar mendapat dukungan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Pada kegiatan Launching Gerakan Percepatan Pembangunan Pemukiman Haji tersebut, turut hadir antara lain Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dan para stakeholder.

Amirsyah Tambunan mengatakan, kebutuhan pendanaan haji per tahun membutuhkan uang lebih dari Rp. 20 Triliun dimana Rp3-5 triliun untuk kebutuhan konsumsi dan penginapan jamaah Haji. 
Pada saat yang sama pengelolaan haji dan umrah belum mempunyai dampak peningkatan kegiatan pertumbungan ekonomi di Indonesia.

“Melihat beberapa permasalahan tersebut, maka dapat kita disimpulkan bahwa pengelolaan konsumsi dan perkampungan jamaah haji belum dikelola ekosistem/konektifitas dan berkelanjutan atau masih bersifat adhock (misalkan saja sewa jamaah di saat musim haji dengan harga tinggi hal ini sejalan kebutuhan suplay dan demand) dan demikian konsumsi jamaah. Seperti kita ketahui, bahwa kebutuhan anggaran sewa kamar jemaah haji menjadi penyerapan anggaran tinggi setelah Penerbangan dan Konsumsi," terangnya.

Menurut dia, Gerakan Percepatan Pendirian Perkampungan jamaah Haji dan Umroh, diharapkan dapat menekan angka pembengkakan dan efisiensi biaya sewa bagi jamaah haji serta kemandirian dalam tata kelola haji di Indonesia. 

Ahmad Riza Patria menyambut baik organisasi GASMEN yang saat dipimpin Ketua Umum Fakhri Ikbar Dhia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Martho Z Warat dan Bendahara Umum Eka S Ramadhan.

Apalagi, organisasi ini mendukung program pemerintah yang pro terhadap rakyat.

“Pemerintah pusat gencar-gencarnya menjalankan program sesuai visi misi beliau (Presiden), mimpi beliau sejak lama yang ingin membantu seluruh rakyat Indonesia agar dapat terentaskan dari kemiskinan, hidup keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. (Presiden) ingin juga memberantas korupsi yang jadi masalah, beliau ingin membuktikan bangsa di dunia bahwa Indonesia negara kaya, hebat, maju dan membanggakan,” kata Riza Patria. (ebs)