ARVINDO: Industri Vape Open System Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Jakarta, tvOnenews.com - Industri vape Indonesia, khususnya segmen open system atau vape sistem terbuka tengah berada di titik krusial. 

Di tengah perlambatan daya beli masyarakat, pelaku usaha lokal juga menghadapi tekanan dari kebijakan fiskal berupa kenaikan cukai yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

Data dari Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) menunjukkan lebih dari 150 toko vape lokal tutup setiap tahunnya dan menyebabkan ribuan pekerja kehilangan penghasilan dan ekosistem bisnis lokal yang makin terhimpit. 

Industri ini sendiri menyerap lebih dari 50.000 tenaga kerja di seluruh Indonesia, mulai dari karyawan ritel, manufaktur liquid, hingga distribusi dan pelayanan.

Salah satu penyebab utama tutupnya toko-toko ini adalah membanjirnya produk vape ilegal yang beredar luas di media sosial dan e-commerce. 

Produk-produk ini tidakmembayar cukai, dijual jauh di bawah harga pasar, dan tidak melewati pengawasan yang semestinya. 

Baca Juga

Pramono Larang Ormas Sweeping Rumah Makan Selama Ramadan

Hal ini diduga merupakan efek domino dari kebijakan kenaikan cukai yang terlalu tinggi, yang membuat harga produk legal makin mahal, sehingga konsumen beralih ke pasar gelap.

Padahal, segmen open system adalah tulang punggung industri vape lokal. Di sinilah para produsen liquid dalam negeri, toko-toko independen, teknisi, hingga komunitas kreatif tumbuh dan berkembang. 

Saat ini, pelaku lokal masih menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menguasai ekosistem dari hulu ke hilir. Namun tentu saja posisi ini tidak otomatis abadi. 

Jika tidak dijaga dengan kebijakan yang adil dan proporsional, maka peran sebagai tuan rumah bisa hilang, digantikan oleh dominasi produk impor dan korporasi besar.

Sementara itu, segmen closed system saat ini didominasi oleh produk sekali pakai impor dan korporasi asing, memiliki struktur bisnis yang sangat berbeda.

Maka dari itu, penerapan regulasi dan cukai pada vape sistem terbuka dan tertutup tidak bisa disamaratakan. 

Jika tidak ada diferensiasi kebijakan, pelaku lokal open system akan kalah bersaing dalam kompetisi yang tidak setara.

ARVINDO pun menyampaikan beberapa aspirasi agar kebijakan pemerintah:

•  Berpihak secara adil dan melindungi pelaku industri lokal, terutama open system,
•  Memperhitungkan karakter dan struktur pelaku antara open dan closed system, serta
• Disusun secara inklusif bersama asosiasi dan pelaku usaha yang memahami kondisi nyata di lapangan.