Dapur MBG di Kalibata Belum Dibayar Hampir Rp1 M, DPR: Bukan Salah Badan Gizi Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin ikut menanggapi soal mitra dapur program makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, belum dibayar Rp975.375.000.

Diketahui, masalah ini terjadi lantaran pihak yayasan yang mengelola program MBG belum membayar pihak katering selama dua bulan beroperasi.

Zainul menilai polemik tersebut bukan karena kelalaian Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, yang bermasalah adalah dari pihak yayasan.

“Ini saya tidak sedang membela BGN ya, ini pandangan obyektif saya ya. Khusus kasus SPPG di Kalibata itu, yang trouble (bermasalah) yayasannya,” kata Zainul kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

“BGN sudah menunaikan kewajibannya membayar kebutuhan MBG ke yayasan sesuai ketentuan yang ada. Tapi yayasan tidak membayarkan ke mitranya,” tambahnya.

Politisi PKB ini menjelaskan kerja sama antara BGN dengan yayasan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berjalan sesuai prosedur.

Baca Juga

Pemerataan dan Keamanan Pangan Jadi Catatan Penting dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Zainul menyebut tunggakan itu terjadi diduga karena yayasan mengalami keterbatasan modal atau infrastruktur sehingga melibatkan pihak ketiga.  

“BGN hanya bermitra dengan yayasan. Persoalan terjadi ketika yayasan gagal memenuhi kewajiban ke penyedia layanan. Ini harus jadi pembelajaran bersama,” ujarnya. 

Atas hal ini, dia meminta setiap SPPG diawasi oleh tiga pengawas yakni ahli keuangan, manajer dapur, dan ahli gizi lebih proaktif.

Menurutnya Zainul, hal itu bertujuan untuk memantau hubungan yayasan dengan supplier serta melaporkan indikasi keterlambatan pembayaran ke BGN sebelum tunggakan menumpuk.  

“Mereka (tiga orang pengawas) ini tiap hari berkantor di SPPG, pelaku dalam proses MBG di dapur, harusnya segera melapor ke BGN ketika misalnya terjadi penumpukan tunggakan dari Yayasan ke mitranya,” jelas dia. (saa/muu)