Antisipasi Kasus Pelecehan Seksual, Menkes Minta Rutinkan Screening Psikologi Peserta PPDS 6 Bulan Sekali

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin meminta agar para peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang melaksanakan praktik di rumah sakit dapat dilakukan screening psikologi secara rutin setiap 6 bulan sekali.

Hal ini diinstruksikan usai maraknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum PPDS yang salah satunya menimpa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Budi menyebutkan bahwa screening psikologis dilakukan guna mengetahui kondisi kejiwaan peserta PPDS.

“Kami juga ingin memastikan bahwa setiap 6 bulan harus dilakukan screening psikologis, sehingga kondisi kejiwaan daripada peserta diri ini bisa kita monitor dengan rutin,” ungkap Budi, saat konferensi pers, pada Senin (21/4/2025).

Sementara itu Budi menerangkan dengan screening psikologis ini, maka jika ditemukan adanya tekanan terhadap peserta PPDS akan segera teridentifikasi.

“Sehingga kalau ada hal-hal yang menunjukkan ada tekanan yang sangat besar di mental mereka, bisa kita identifikasi dengan demikian,” terang Budi.

Baca Juga

Utang BPJS Menggunung Rp26,47 Triliun, Menkes: Yang Tak Bayar Justru Kelas Tinggi

Selain itu, Budi juga menginstruksikan kepada seluruh rumah sakit untuk melakukan tes psikologi terhadap peserta PPDS yang akan melaksanakan praktik.

“Beberapa hal yang saya titipkan agar benar-benar harus dilakukan, yang pertama adalah pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis, itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologi,” kata Budi.

Sementara itu Budi menyebutkan bahwa tes psikologi ini dilaksanakan guna mengetahui kondisi kejiwaan dari peserta PPDS, sehingga nantinya saat praktik terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan baik.

“Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari yang besangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini, dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ucap Budi.

Selain itu Budi juga meminta agar proses rekrutmen dapat dilaksanakan dengan transparan.

“Saya juga minta yang kedua agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi preferensi-preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini,” ungkap Budi.

Budi mengatakan, ia berpesan agar kualitas peserta didik juga dipikirkan, bukan hanya keterampilannya.

Sebelumnya diberitakan, buntut kasus dokter Priguna Anugerah yang memperkosa anak pasien, Kemenkes menghentikan sementara PPDS anestesi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran (Unpad) di lingkungan RSHS Bandung selama satu bulan untuk evaluasi. 

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan hal ini merupakan langkah Kemenkes terkait kasus tersebut. 

"Jadi pemerintah sangat prihatin atas kejadian itu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan lembaga pendidikan," kata Dante, Kamis (10/4/2025). 

Dante menyebut penghentian PPDS ini adalah untuk melakukan perbaikan dan pengawasan secara lebih optimal.

Dante menyebut proses pendidikan tersangka sudah diberhentikan.

Pihaknya juga sudah meminta Konsil Kesehatan Indonesia untuk mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) PAP sehingga tersangka tidak ada izin berpraktik lagi.

Langkah lain Kemenkes, kata dia, yakni memberikan pemeriksaan mental bagi para peserta PPDS untuk memastikan hal seperti ini tak terjadi lagi.  

Menurutnya, tes mental untuk dokter ini agar mereka sehat secara jasmani dan rohani sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya. (ars/iwh)