Pengamat: Ijazah Jokowi Isu Musiman saat Suhu Politik Meningkat, Bukan Semata Tentang Keabsahan

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat hukum dan politik, Pieter C Zulkifli, menilai isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi menjadi isu musiman ketika suhu politik meningkat.

Sebab, tuduhan tersebut telah dibantah dan dijelaskan secara terbuka oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengaku prihatin soal munculnya isu itu.

Dia menilai isu tersebut terus diangkat dengan narasi seolah-olah ada skandal besar yang sedang ditutupi.

“Tuduhan ini bukan semata tentang keabsahan sebuah ijazah. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam, kegagalan sebagian elite politik dan segmen masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat,” kata Pieter kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).

Pieter pun meminta publik melihat lebih dalam mengapa isu itu terus muncul ke publik, termasuk, mencari sosok yang diuntungkan atas munculnya isu ini. Dia berharap masyarakat berpikir lebih jernih agar demokrasi bisa terjaga dari erosi nalar dan etika. 

“Klarifikasi demi klarifikasi telah disampaikan. Wakil rektor UGM bahkan menyebutkan secara gamblang tahun masuk, tahun lulus, hingga judul skripsi Jokowi. Namun, sebagian pihak terus menggulirkan isu ini dengan nada insinuatif,” katanya.

Baca Juga

Kenakan Baju Berlogo PSI, Jokowi: Kalau Sudah Memakai, Artinya Tahu Sendiri

Dia pun menyinggung prinsip hukum yang dikenal adagium actori incumbit probatio. Artinya, siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan. Tuduhan tanpa bukti kuat hanya akan menjadi fitnah, bukan kritik.

Menurut Pieter, logika politik hari ini kerap tidak berjalan beriringan dengan logika hukum ataupun etika.

"Politik kehilangan substansi ketika lebih sibuk menyerang personal daripada mengkritisi kebijakan," kata dia.

Pieter menekankan setiap orang menerima bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah bahkan harus dikoreksi, dikawal, dan diawasi. Namun, dia menyebut jika menyerang seorang mantan presiden dengan narasi dan tanpa dasar hukum yang valid, maka bukan praktik oposisi yang sehat.

“Itu adalah delusi politik, lahir dari dendam dan kegagalan mengartikulasikan agenda perubahan secara konstruktif,” ujarnya.

Dia mengatakan narasi itu bisa berdampak lebih luas bahkan mengikis kepercayaan terhadap institusi pendidikan, menciptakan keraguan terhadap stabilitas politik nasional, dan merugikan iklim investasi. 

“Tidak sedikit investor asing yang menjadikan kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai parameter utama. Ketika narasi-narasi seperti ini terus dikapitalisasi tanpa kendali, dampaknya bukan hanya politik domestik, tapi juga reputasi Indonesia di mata dunia,” kata Pieter.

Di sisi lain, Pieter berpandangan bila narasi ijazah palsu itu muncul beriringan dengan transisi kekuasaan menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jika kita tarik benang merahnya, kampanye narasi semacam ini bukan semata menyerang Jokowi, tapi bisa menjadi upaya sistematis untuk mengganggu legitimasi pemerintahan berikutnya,” kata dia.

Tak hanya itu, dia melihat bahwa demonstrasi dan aksi publik yang mengusung isu ijazah palsu Jokowi sering kali dibungkus dengan semangat keterbukaan, namun ironisnya tidak membawa data baru.

“Yang justru muncul adalah nada agitasi, provokasi, dan seruan-seruan yang berpotensi menjerumuskan bangsa ke dalam kubangan instabilitas,” katanya.

Untuk itu, Pieter berpendapat aparat penegak hukum tidak bisa terus bersikap permisif dalam merespons isu tersebut. Dia menyebut meskipun demokrasi memberi ruang untuk berbeda pendapat, tapi bukan berarti untuk menyebar fitnah.

“Negara tidak boleh abai ketika kebebasan digunakan sebagai tameng untuk merusak. Ketegasan bukanlah musuh demokrasi, melainkan pelindung akal sehat publik,” tegas dia.

Pieter mengingatkan bila pemerintahan Prabowo-Gibran akan dihadapkan pada tantangan berat, antara lain menjaga stabilitas politik, mempercepat pemulihan ekonomi, dan memastikan Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik.

Oleh karenanya, kata dia, segala bentuk disinformasi yang melemahkan kepercayaan publik harus dilawan dengan pendekatan hukum yang tegas dan edukasi publik yang menyeluruh.

Lebih lanjut, dia mengatakan elite politik dari semua spektrum perlu melakukan instrospeksi. Menurutnya, bangsa Indonesia tidak kekurangan persoalan substansial untuk dibahas dari kemiskinan, pendidikan, hingga perubahan iklim.

“Mari kita arahkan energi politik kita pada isu-isu nyata yang menyentuh hidup rakyat banyak, bukan pada narasi-narasi busuk yang hanya menguntungkan kelompok kecil dengan agenda sempit," kata Pieter.

Dia mengajak semua pihak untuk keluar dari jebakan politik yang remeh temeh. Terpenting, demokrasi Indonesia tidak boleh direduksi menjadi panggung fitnah.

“Ia harus menjadi ruang dialektika gagasan dan integritas. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” kata Pieter.