Pemerintah Indonesia Diminta Dorong Upaya Kendaraan Listrik Ramah Penyandang Disabilitas

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah didorong untuk dapat memastikan ekosistem kendaraan listrik yang tengah dikembangkan dapat ramah dengan penyandang disabilitas. 

National Project Manager Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles in Indonesia (ENTREV), Boyke Lakaseru menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Menurutnya dalam momentum transisi energi menuju sistem transportasi rendah emisi kelompok penyandang disabilitas perlu dilibatkan sebagai bagian integral dari perencanaan dan implementasi kebijakan.

“Transisi energi tidak boleh eksklusif. Difabel harus dilibatkan, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga sebagai pelaku aktif dalam ekosistem kendaraan listrik,” kata Boyke dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Boyke menuturkan hingga kini masih banyak kendaraan listrikbaik roda dua maupun roda empat yang belum mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Boyke menjelaskan dari data yang dimilikinya tercatat lebih dari 22 juta penduduk difabel Indonesia yang sebagian besar belum memiliki akses yang setara terhadap sarana transportasi ramah lingkungan.

Baca Juga

Kejagung Tahan MTP, Tersangka Kelima Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

“Bayangkan jika kendaraan listrik bisa dirancang dengan fitur aksesibilitas sejak awal, maka dampaknya akan jauh lebih besar, baik dari sisi lingkungan maupun keadilan sosial,” ungkapnya.

Boyke menjalankan pihaknya yang menjadi bagian dari proyek kerja sama antara Kementerian ESDM dan UNDP tengah memetakan potensi pelibatan komunitas difabel dalam pelatihan teknis, advokasi pengguna, dan pengembangan produk.

Kata Boyke, saat ini beberapa startup kendaraan listrik lokal mulai membuka peluang untuk mengembangkan prototipe motor listrik roda tiga dengan sistem kemudi adaptif.

“Kita ingin menggeser narasi: dari kendaraan listrik sebagai teknologi canggih, menjadi kendaraan listrik sebagai alat pemerdekaan. Dan difabel punya hak yang sama untuk mengakses itu,” jelasnya.

Boyke mengaku pihaknya mendorong agar kebijakan insentif kendaraan listrik juga mencantumkan kategori pengguna difabel sebagai prioritas penerima.

Hal ini dinilai akan mempercepat adopsi dan membuka pasar baru yang belum tergarap oleh industri otomotif hijau.

Menurutnya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kesetaraan transisi energi di Indonesia dapat menjadi gerakan kolektif yang benar-benar inklusif.

“Kami juga sedang menjajaki pelatihan perakitan motor listrik sederhana yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna difabel. Ini penting agar mereka tidak hanya jadi konsumen, tapi juga produsen,” ujar Boyke.

“Kalau kita bicara energi untuk semua, maka harus benar-benar untuk semua—termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” pungkasnya. (raa)