Hercules Lontarkan Kritikan Pedas soal Desakan Ganti Wapres Gibran, Sebut Tidak Takut Sutiyoso

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan ini mencuat soal desakan Purnawirawan TNI tentang ganti wapres Gibran. Sontak, hal itu menuai komentar pedas dari Rosario de Marshall atau Hercules.

Dalam hal ini, Hercules menegaskan dirinya tidak takut dengan Sutiyoso, yang merupakan Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan eks Gubernur DKI Jakarta.

“Apalagi soal purna-purna bilang wah Gibran itu dimakzulkan. Gibran itu dipilih rakyat. Benar ngak?” beber Hercules, dikutip dari video yang diunggah akun X @MariaAlkaff_, Rabu (30/4/2025).

“Gibran itu mendampingi Pak Presiden Prabowo dua-duanya dipilih oleh rakyat,” bebernya.

Lanjutnya menjelaskan, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, menunjukkan Prabowo-Gibran menang. 

Dia pun menyentil Sutiyoso yang mendukung Anies Baswedan saat itu.

Baca Juga

Forum Diskusi Digelar saat Sumpah Pemuda, Para Pemuda Diajak Kawal Anggaran Daerah demi Keadilan Pembangunan

“Bapak-bapak purna itu Pertarungan kita itu berkata lain gitu loh. Mereka kalah. Kayak Pak Sutiyoso, ngapain?” bebernya.

Bahkan Hercules mengaku tidak takut dengan Sutiyoso. Hercules bahkan menyebut Sutiyoso sudah bau tanah.

“Orang semua takut sama Pak Sutiyoso. Saya tidak. Saya bilang Anda itu mulut sudah bau tanah,” pungkasnya.

Diketahui, salah satu pihak yang meminta Gibran mundur adalah Forum Purnawirawan TNI. Permintaan itu telah dibahas Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto di Istana Presiden dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian. Ya sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya 8 poin ya," kata Wiranto.

Wiranto mengungkap Prabowo menghormati pandangan para purnawirawan TNI karena memiliki kedekatan emosional sebagai rekan sealmamater dalam institusi TNI.

Hanya saja, untuk semua tuntutan yang diberikan Presiden Prabowo tidak bisa memberikan jawaban instan terhadap semua tuntutan tersebut.

"Tentunya presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab. Spontan, menjawab tidak bisa, karena beberapa alasan, ya," tuturnya.

Ia mengungkap ada tiga alasan alasan utama mengapa Prabowo belum memberikan respons konkret terhadap tuntutan tersebut.

Pertama, presiden memerlukan waktu untuk mengkaji substansi dari delapan poin usulan tersebut. Kedua, menurutnya, sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan atau trias politica, yang membedakan kewenangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.