Karena Pernyataan Dedi Mulyadi Fraksi PDIP Walk Out Paripurna, Doni: Sangat Melukai DPRD Jabar

Jabar, tvOnenews.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih keluar ruangan atau walk out saat Paripurna bersama Pemprov Jabar di Gedung DPRD, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, (16/5/2025). 

Aksi walk out tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait tidak perlu rapat dengan DPRD Jabar.

Bahkan kabarnya, aksi walk out tersebut dipicu pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, saat di Cirebon beberapa waktu lalu yang dinilai telah merendahkan martabat DPRD Jabar.

Aksi ini diawali salah satu kader PDIP, yakni Doni Maradona Hutabarat, yang melakukan interupsi.

Menurut Doni, pernyataan Dedi Mulyadi telah menyinggung dan melukai marwah DPRD Jabar.

Oleh sebab itu, Dedi Mulyadi didorong untuk memberikan klarifikasi.

Baca Juga

Angkut Galian Tanah Ilegal, Supir Truk Curhat ke Dedi Mulyadi Tidak Digaji

"Kami merasa pernyataan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat menyinggung lembaga ini. Ini bukan soal pribadi, ini menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat," ujar Doni dalam ruang rapat paripurna.

Aksi walk out tersebut juga diikuti oleh wakil ketua DPRD Jabar, Ono Surono.

Meski demikian, rapat tersebut tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari fraksi lainnya.

Diketahui, rapat paripurna tersebut hanya diwakili oleh Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP, Memo Hermawan, berdalih bahwa aksi walk out tersebut untuk membela marwah DPRD Jabar yang dianggap tidak ada oleh Dedi Mulyadi.

"Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini. Perlu ke pimpinan untuk mengadakan interpelasi dan minta klarifikasi ke Gubernur. Kami membela DPRD, bukan fraksi," ujarnya seusai rapat paripurna.

Semestinya, kata dia, Gubernur Jabar harus melibatkan DPRD Jabar dalam setiap kebijakan yang digulirkan, mengingat legislatif merupakan representasi perwakilan seluruh warga Jabar.

Selain itu, menurut Memo, eksekutif dan legislatif harus bergandeng tangan demi memajukan wilayah Jabar, bukan saling menjatuhkan satu sama lainnya.

"Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat, bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan," katanya.