Pertanyakan Anggaran Rusun Rp1,7 Triliun di Jakarta, Nabilah Sebut Masih Banyak Warga Tinggal di Hunian Kumuh

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) tahun 2026, khususnya belanja pembangunan rumah susun (rusun) yang mencapai Rp1,7 triliun.

Menurutnya alokasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut dinilai tidak seimbang dengan kenyataan di lapangan dengan temuan banyak warga yang tinggal di hunian kumuh, padat, dan tidak layak. 

Ia menyarankan agar anggaran tersebut lebih difokuskan pada program bedah rumah di RW-RW kumuh yang sangat membutuhkan intervensi langsung.

“Bicara hari ini bahwa Jakarta ingin mewujudkan sebagai kota global, tapi pada kenyataannya masih banyak warganya yang tinggal di rumah tanpa sanitasi layak, atap bocor, dan berdinding terpal. Ini harus jadi prioritas. Anggaran besar bukan untuk bangunan kosong, tapi untuk manusia yang membutuhkan hunian layak,” kata Nabilah, Jakarta, Sabtu (16/7/2025).

Nabilah turut mengeluhkan soal susahnya pengajuan warga untuk bedah rumah yang seharusnya menjadi kewajiban dinas Perumahan namun diambil alih oleh Badan Amil Zakat Nasional (BazNas). 

"Kita lebih mudah jika minta sama Baznas, seharusnya itu bisa diambil alih oleh Dinas Perumahan Rakyat, namanya juga perumahan rakyat, ya seharus ditujukan untuk rakyat," katanya. 

Baca Juga

Ketua Majelis Syura PKS: Demokrasi Harus Lahirkan Pemimpin Berintegritas Bukan Sekadar Pemenang

Tak hanya itu, kata Nabilah, pembangunan rusun yang terus digenjot dan memakan anggaran cukup mewah di setiap tahun tidak serta-merta menjawab krisis hunian. 

Ia menilai pembangunan rusun perlu ditinjau ulang dari segi urgensi dan pemanfaatan, terlebih jika belum disertai sistem distribusi yang adil dan transparan serta sulit diakses oleh warga. 

“Apa gunanya membangun jika tidak ada yang bisa menempati? Saat ini, yang dibutuhkan bukan bangunan baru, tapi pembenahan hunian eksisting. Bedah rumah jauh lebih hemat, tepat sasaran, dan langsung dirasakan warga,” pungkasnya. (raa)