Tanah Negara Jadi ATM Ormas Grib Jaya? Begini Skema Sewanya!

“BMKG berkali-kali gagal meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah eksekusi,” tulis GRIB Jaya.

Mereka menuding BMKG memasang pagar secara sepihak dan menggunakan "surat penjelasan" dari Ketua Pengadilan, yang menurut mereka bukan merupakan keputusan hukum.

Pihak GRIB: Jangan Zolimi Rakyat Kecil

Ketua Tim Hukum dan Advokasi GRIB Jaya, Wilson Colling, menegaskan agar BMKG tidak menjadikan pemberitaan viral sebagai alat menekan masyarakat kecil.

“Tolong disampaikan ke Presiden bahwa rakyat kecil terzolimi. Kalau benar ini tanah negara, tolong telusuri panitia pengadaan tanah, apakah ada manipulasi?” kata Wilson.

GRIB Jaya juga menegaskan bahwa girik asli lahan tersebut masih di tangan ahli waris. Mereka mempertanyakan legalitas peralihan kepemilikan lahan ke negara jika dokumen asli belum pernah diserahkan.

Baca Juga

BMKG Ungkap Penyebab Utama Asap Karhutla Kalimantan Sampai ke Negara Tetangga

Polisi Dalami Unsur Pidana dan Dugaan Pungli

Polda Metro Jaya saat ini masih mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Selain pendirian bangunan tanpa izin, polisi menelusuri aliran dana hasil pungutan liar yang mengalir ke oknum ormas.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut konflik panjang antara institusi negara dan ormas besar yang selama ini dikenal memiliki kekuatan massa. (nsi/nsp)