BMKG vs GRIB Jaya: Lahan Dibongkar, Hercules Balas Lewat Serangan Balik di Dunia Maya!

Jakarta, tvOnenews.com - Nama besar Hercules Rosario Marshal kembali menjadi sorotan setelah organisasi masyarakat (ormas) yang dipimpinnya, GRIB Jaya, terlibat sengketa lahan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di kawasan Pondok Betung, Tangerang Selatan.

Tak hanya soal lahan, GRIB Jaya juga diterpa isu miring soal permintaan "tebusan" Rp5 miliar kepada BMKG, yang langsung dibantah keras.

Merespons situasi yang makin memanas dan pemberitaan negatif yang beredar luas di media sosial, Hercules langsung mengambil langkah cepat. Melalui Sekretaris Jenderal GRIB Jaya, Zulfikar, Hercules memerintahkan seluruh anggota di Indonesia untuk bertindak secara masif namun terukur.

“Diperintahkan untuk mendata ulang anggota dan menghentikan sementara perekrutan anggota baru,” kata Zulfikar lewat kanal YouTube GRIB Jaya.

Serbu Media Sosial, Lawan Opini Negatif

Tak hanya itu, Zulfikar menyebut instruksi lain dari Hercules adalah menyerbu media sosial untuk melawan narasi negatif yang berkembang. Ia menyebut banyak akun palsu yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan nama baik GRIB Jaya dan sang ketua umum.

Baca Juga

Reaksi Hercules Soal Namanya Diduga Masuk dalam Daftar Penyadapan Ilegal

“Begitu banyak akun-akun fiktif dan video lama yang sengaja diedit dengan teknologi AI untuk menyerang Ketua Umum kita,” tegasnya.

Sebagai bentuk loyalitas dan pembelaan organisasi, seluruh anggota GRIB Jaya diwajibkan memberikan komentar kontra-narasi di akun-akun media sosial yang menjelekkan nama Hercules dan GRIB.

“Buktikan loyalitasmu hanya dengan jari, tanpa perlu keluar biaya,” ujar Zulfikar. “Lawan mereka dengan komentarmu!”

Menurut perhitungannya, jika seluruh anggota GRIB Jaya aktif mengomentari, maka opini positif akan jauh lebih mendominasi dibandingkan serangan digital yang diarahkan ke GRIB Jaya.

Isu Tebusan Rp5 Miliar Dibantah Keras

Di tengah panasnya konflik, GRIB Jaya juga membantah keras isu permintaan uang tebusan Rp5 miliar kepada BMKG. Ketua Tim Hukum dan Advokasi GRIB Jaya, Wilson Colling, menyebut isu tersebut sebagai fitnah yang menyesatkan.

“Isu itu sudah lama beredar sejak 1992. Kami tidak pernah meminta uang tebusan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

Menurut Wilson, GRIB Jaya justru bertindak membela hak-hak perdata warga dan ahli waris yang telah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun.

“Ini bukan pendudukan liar. Tidak ada putusan pengadilan yang memerintahkan eksekusi atau pengosongan lahan,” tegasnya.

Wilson juga menantang narasi BMKG yang menyebut lahan seluas 127.780 meter persegi itu sebagai tanah negara. Menurutnya, keberadaan masyarakat yang telah menempati lokasi sejak 1990-an tidak bisa serta merta diabaikan.

“Kalau ujug-ujug bilang tanah negara, buktinya mana? Mereka juga warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan hukum,” tandas Wilson.

BMKG Ajukan Permohonan Pengamanan

Di sisi lain, BMKG menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset negara yang tercatat resmi. Melalui surat resmi kepada Polda Metro Jaya, BMKG meminta bantuan penertiban terhadap aktivitas GRIB Jaya di lokasi tersebut.

“BMKG memohon bantuan pihak berwenang untuk melakukan pengamanan dan penertiban terhadap pendudukan lahan negara oleh ormas GRIB Jaya,” ujar Akhmad Taufan Maulana, Plt. Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama BMKG.

Situasi antara GRIB Jaya dan BMKG kini memasuki babak baru. Hercules menginstruksikan langkah tegas: hentikan rekrutmen, data ulang anggota, dan kuasai narasi publik lewat media sosial. Di tengah tekanan dan opini publik yang memanas, pertempuran tak hanya terjadi di lapangan, tapi juga di ruang digital. (ree/nsp)