KDM Tak Habis Pikir, Sudah Ditawari Jadi Pegawai PU Jabar, Ribuan Eks Pekerja Tambang Bogor Tidak Ada yang Daftar

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sudah menawarkan solusi pagi eks pekerja tambang di Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, Kang Dedi Mulyadi alias KDM dengan tegas menolak pembukaan kembali izin operasional tambang di Kabupaten Bogor tersebut. 

KDM menegaskan kenyamanan masyarakat luas di jalur Parungpanjang menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.

KDM mengaku telah menawarkan solusi agar para eks pekerja tambang tersebut beralih profesi menjadi tenaga kebersihan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat. 

Sumber :

• Istimewa

Tawaran ini mencakup upah yang layak serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga

Ombudsman Siap "Bongkar" Fakta-fakta Temuan Fasilitas Mewah Lapas Cibinong di Hadapan DPR

"Saya sudah minta data pekerja kasar tambang yang upahnya hanya Rp40.000–Rp50.000 per hari tanpa asuransi itu. Mau saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Jabar untuk wilayah Bogor. Tetapi sampai sekarang, tidak ada yang memberi datanya," ungkap KDM di Bandung, Rabu (6/5/2026).

KDM menjelaskan salah satu ganjalan utama dalam penyelesaian konflik tambang ini adalah ketidaksesuaian data terkait kompensasi bagi para pekerja. 

Berdasarkan perhitungan Pemprov Jabar, jumlah pekerja tambang dan sektor informal terkait hanya berkisar 3.000 orang. Namun, pihak desa mengajukan data sebanyak 18.000 penerima.

"Tadinya saya menghitung, jika 3.000 orang diberikan kompensasi Rp3 juta per bulan selama enam bulan, itu cukup. Tetapi karena yang diajukan 18.000 orang, alokasi yang seharusnya untuk enam bulan akhirnya habis diberikan sekali saja karena semua warga dimasukkan sebagai penerima. Bagi kami, kewajiban kompensasi itu sudah selesai dilakukan," tuturnya.

KDM mengakui adanya upaya intensif dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang memperjuangkan nasib para pekerja tambang. 

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah berulang kali meminta pertemuan khusus antara dirinya dengan para pengusaha tambang. Namun, Dedi memilih untuk menjaga jarak guna menghindari konflik kepentingan.

"Saya belum memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekadar pertemuan informal. Kita harus ingat, yang disebut bekerja di sektor tambang itu tidak semuanya pekerja kasar. Ada juga yang hanya berdiri di jalan minta setoran, ada aktivisnya juga," tegasnya.