Kisah Pilu Pedagang Kurban: GRIB Sebut Tanah Sudah Diurus Sampai Lurah, Tapi Kenapa Tiba-Tiba Harus...

Jakarta, tvOnenews.com – Sebuah kisah dramatis menyelimuti kawasan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pedagang hewan kurban, Ina Wahyuningsih, mengira telah menemukan tempat strategis untuk berjualan. Namun siapa sangka, lapak impiannya justru berubah menjadi ladang konflik yang melibatkan ormas besar, sengketa tanah, hingga lembaga negara seperti BMKG.

Semua bermula dari lahan kosong yang tampak menggiurkan. Tak ada plang peringatan, tak ada pagar besi. Hanya tanah lapang dan sebuah pos kecil yang dijaga ormas GRIB Jaya—organisasi massa yang dipimpin oleh tokoh kontroversial, Rosario de Marshal alias Hercules.

“Ya, di mana ada lahan kosong itu yang saya cari. Kebetulan kemarin saya lihat lahan kosong ya masuk ke dalam. Ternyata ada pos ormas,” ujar Ina, Kamis (29/5/2025).

Ina pun bertanya kepada mereka, bagaimana prosedur untuk bisa menyewa lahan tersebut. Dari sana, sebuah pengakuan mengejutkan muncul. Pihak ormas mengklaim bahwa mereka memiliki kuasa dari ahli waris atas lahan itu—sebuah pernyataan yang kemudian dijadikan dasar untuk menyewakan tanah tersebut kepada para pedagang.

“Mereka bilang, mereka itu kuasa ahli waris. Jadi mereka berhak untuk menyewakan semuanya,” tuturnya.

Tak ingin kehilangan kesempatan emas di musim kurban, Ina menyepakati harga yang disebut pihak ormas. Setelah proses tawar-menawar, disepakati nilai Rp22 juta, sudah termasuk biaya koordinasi hingga ke tingkat RT, RW, kelurahan, bahkan Babinsa.

Baca Juga

BMKG Deteksi Lonjakan Sebanyak 4.845 Titik Panas di Pulau Sumatera

“Minta Rp25 juta, akhirnya nego. Deal-lah di angka Rp22 juta dengan bahasa mereka semua koordinasikan semuanya. Include. Saya setuju, tapi saya lunasi setelah uang sapi turun,” lanjutnya.

Namun mimpi manis itu tak berlangsung lama.

BMKG—pemilik sah lahan tersebut—turun tangan. Setelah mengetahui area itu dipakai untuk kepentingan komersial, BMKG memberi tenggat kepada para pedagang: boleh berjualan hingga tanggal 8, setelah itu area harus kembali steril.

“BMKG kasih keringanan tetap jualan sampai tanggal 8. Tanggal 8 harus kembali kondusif, rapi,” kata Ina dengan nada pasrah.

Kondisi ini membuat Ina menyoroti keberadaan ormas di lapangan. Ia menyebut para oknum ormas tersebut hanya memanfaatkan situasi karena tidak memiliki pekerjaan tetap.

“Mereka enggak ada pekerjaan. Mau enggak mau seperti itu jadi kita yang kena imbas. Tapi kalau ditangkap, apakah mereka bisa dapat kerja? Kalau enggak, ya seperti itu lagi. Jadi saya imbau pemerintah, kalau mau basmi preman, harus sediakan lahan kerja juga,” pungkasnya.

Menanggapi kontroversi ini, pihak GRIB Jaya melalui Ketua Tim Hukum dan Advokasi, Wilson Colling, membantah adanya unsur pidana. Menurutnya, lahan tersebut masih bersengketa, sehingga klaim menyewakan atas nama ahli waris sah-sah saja dilakukan.

“Ahli waris saya lahir di situ, tumbuh besar, dan rumahnya di situ. Jadi kalau mereka bilang, ‘ini tanah saya dan saya izinkan disewa’, ya sah. Di mana pidananya?” ujar Wilson.

Kisruh kepemilikan lahan di Indonesia bukan fenomena baru, namun keterlibatan ormas dan dampaknya terhadap masyarakat kecil seperti pedagang musiman menambah lapisan masalah yang pelik. 

Siapa pemilik sah lahan ini? Bagaimana negara menyikapi “penguasaan” ormas atas tanah yang bersengketa? Jawaban atas pertanyaan itu harus segera ditemukan—sebelum kisah seperti Ina terulang kembali. (nsp)