Dari Awal GRIB Jaya Memang Nekat Dirikan Posko di Lahan BMKG, Ternyata Ormas Hercules itu Punya Tujuan untuk…

tvOnenews.com - Ormas GRIB Jaya yang dipimpin Hercules masih menjadi pembicaraan publik. Satu per satu kasus yang melibatkan organisasi kemasyarakatan ini terbongkar oleh pihak kepolisian.

Salah satunya, posko GRIB Jaya yang berada di atas lahan sengketa BMKG wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, mengalami pembongkaran paksa. 

Posko GRIB Jaya dihancurkan oleh aparat kepolisian pada Sabtu (24/5/2025), hingga belasan anggota ikut diamankan. 

Sumber :

• YouTube/tvOnenews

Merasa keputusan pembongkaran posko dilakukan dengan cara sepihak, GRIB Jaya tidak terima dengan tindakan aparat itu. 

Baca Juga

Prakiraan Cuaca 10 Oktober 2026, BMKG Sebut DKI Jakarta Berawan Berpotensi Hujan Ringan

Pihaknya membantah tudingan sebagai pendatang liar, terlebih bila dikaitkan dengan tindakan premanisme yang menyerobot lahan milik negara.

Menurut ormas tersebut, keberadaannya di lokasi bukan untuk mencari keributan, melainkan sebagai bentuk pendampingan hukum terhadap ahli waris yang bersengketa dengan BMKG terkait kepemilikan lahan tersebut.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, Juru bicara tim hukum GRIB Jaya, Hika TA. Putra, menjelaskan bahwa GRIB Jaya hadir lantaran mendapat kuasa dari pihak ahli waris.

Dirinya menyebutkan bahwa sengketa ini sudah berlangsung lama, bahkan sebelum GRIB Jaya terlibat.

"Kekisruhan ini sudah dimulai jauh sebelum GRIB Jaya menerima kuasa dari ahli waris," ungkap Hika lewat kanal YouTube TV GRIB.

"Beberapa kali pergantian tim kuasa hukum akhirnya kuasa ini diberikan kepada tim hukum dan advokasi GRIB Jaya," tambahnya.

Sumber :

• tvOnenews.com/Julio Trisaputra

Ia menegaskan, tim hukum GRIB Jaya tidak asal menerima kuasa. Setiap perkara dikaji terlebih dahulu untuk memastikan layak atau tidaknya pendampingan hukum.

"Tolong, kasihan, di DPP GRIB, di tempat-tempat di mana GRIB berada, itu ada tim hukum dan advokasi," tegas anak buah Hercules itu.

GRIB Jaya menyebut kerap menerima laporan dari masyarakat di berbagai daerah yang merasa menjadi korban ketidakadilan. Menurut Hika, di sinilah peran tim advokasi GRIB diperlukan.

"Mereka menerima keluhan-keluhan masyarakat, mereka menerima paparan dari orang-orang terzalimi supaya mereka bisa dibantu," ujarnya.